Polda Malut Selidiki Dugaan Penyimpangan Proyek Embung Pulau Hiri Rp13,5 Miliar

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE  - Proyek pembangunan embung di Kelurahan Tafraka, Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate akan diselidiki tim penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku Utara.

Proyek yang dikerjakan dengan sumber anggaran APBN 2024 senilai Rp 13,5 miliar itu diduga bermasalah.

Pekerjaan itu dilakukan oleh CV Aqila Putri dibawa pengawasan Dirjen sumber daya air (SDA) Kementerian PUPR, tepatnya Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara.

Baca juga: Polda Malut Dalami Temuan Anggaran Bansos Kesra Setda Ternate Rp1,7 Miliar

Proyek sudah dikerjakan namun temuan dilapangan diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak.

Direktur Reskrimsus Polda Malut, Kombes Pol Eddy Wahyu Sosilo, mengaku saat ini tim penyidik sudah turun ke lokasi untuk mengecek proyeknya.

Dia mengaku, setelah tim mengumpulkan sejumlah informasi di lapangan, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap pihak yang terlibat.

“Kita masih klarifikasi pihak-pihak dalam kasus proyek pembangunan embung ini sementara tim sedang mengumpulkan keterangan di lapangan,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).

Pastinya, kata Kombes Pol Edy, jika ditemukan indikasi tentu akan ditindaklanjuti.

Sementara itu, Aliansi Pemuda dan Masyarakat Anti Korupsi Maluku Utara menilai proyek dengan anggaran besar itu dikerjakan asal-asalan. 

Koordinator lapangan, Nurcholis, mengungkapkan kondisi embung saat ini sudah menunjukkan keretakan di bagian dinding.

“Padahal proyek ini menelan anggaran begitu besar, tapi faktanya di lapangan tidak sesuai spek,” tegas Nurcholis.

Ia menambahkan, letak embung yang berdekatan dengan pemukiman warga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

Dinding yang retak berisiko ambruk dan menimbulkan longsor, banjir, hingga genangan air ketika curah hujan tinggi.

Atas temuan tersebut, pihaknya mendesak aparat kepolisian segera memanggil kontraktor pelaksana, pejabat pembuat komitmen (PPK), hingga konsultan pengawas proyek untuk dimintai keterangan.

“Kami minta kontraktor, PPK, hingga pihak pengawas dipanggil dan diperiksa,” tandas Nurcholis mengakhiri.

Letak Pulau Hiri