3 Berita Populer Malut: Kuota Haji Halsel 2026 Turun - Tidak Ada Seleksi CPNS Pemprov Malut 2026

Ringkasan Berita:

• Daftar pejabat baru dari sejumlah PJU Polres Ternate dan Kapolsek yang berganti.
• Kuota haji Halmahera Selatan tahun 2026 hanya 7, padahal tahun lalu hingga 180 jemaah.
• Seleksi CPNS Pemprov Maluku Utara tahun 2026 ditiadakan.

TRIBUNTERNATE.COM, MALUKU UTARA - Berikut 3 berita populer Maluku Utara yang banyak dibaca di website TribunTernate.com, Jumat (21/11/2025).

Diantaranya ada berita daftar pejabat baru dari sejumlah PJU Polres Ternate dan Kapolsek yang berganti.

Lalu berita kuota haji Halmahera Selatan tahun 2026 hanya 7, padahal tahun lalu hingga 180 jemaah.

Baca juga: Minyak Tanah di Desa Subaim Rp 25 Ribu per Liter?, Begini Kata Kadis Perindagkop Halmahera Timur

Hingga berita seleksi CPNS Pemprov Maluku Utara tahun 2026 ditiadakan.

Simak selengkapnya.

1. Sejumlah PJU Polres Ternate dan Kapolsek Berganti

Sejumlah Pejabat Utama (PJU) di Kepolisian Resor (Polres) Ternate dan satu Kapolsek berganti. 

Serah terima jabatan (Sertijab) dipimipin Kapolres Ternate, AKBP Anita Ratna Yulianto, berlangsung di lapangan apel Polres, Jumat (21/11/2025).

Sejumlah PJU yang menjalani Sertijab yakni AKP Sudarlin Lanone, sebelumnya menjabat sebagai Kabag Logistik digantikan dengan AKP Umar Kombong. 

Baca selengkapnya di sini.

2. Kuota Haji Halsel 2026 Hanya 7 Jemaah

Kuota haji tahun 2026 untuk Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, mengalami penurunan drastis jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Bagaimana tidak, pada pelaksaan ibadah haji 2026 mendatang, pemerintah pusat hanya memberi 7 kuota untuk Halmahera Selatan.

Sementara pada tahun 2024 dan 2025 lalu, daerah berjuluk 'Bumi Saruma' itu mendapat 190 kuota dan 180 kuota.

Baca selengkapnya di sini.

3. Seleksi CPNS Pemprov Malut 2026 Ditiadakan

Pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan sinyal tidak membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026.

Keputusan ini disampaikan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara, Zulkifli Bian, Kamis (20/11/2025).

Ia menjelaskan, kebijakan ini diambil karena komposisi ASN Pemprov dinilai sudah mencukupi, sementara beban belanja pegawai dalam APBD terus meningkat.

Baca selengkapnya di sini.