Presiden Probowo Instruksikan Pendataan Titik Akses Penyeberangan di Maluku Utara

Ringkasan Berita:1. Maluku Utara tercatat memiliki 1.223 titik kebutuhan akses penyeberangan untuk pendidikan
2. Pendataan titik-titik akses penyeberangan diminta Presiden Prabowo melalui Mendagri
3. Samsuddin A Kadir: Ada laporan bahwa anak sekolah tinggal di satu sisi sungai, tetapi sekolahnya di seberang

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemprov Maluku Utara tengah mempercepat pendataan titik-titik akses penyeberangan yang dibutuhkan siswa untuk menuju sekolah, menyusul instruksi langsung Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Perihal itu disampaikan Sekprov Maluku Utara Samsuddin A Kadir usai mengikuti zoom meeting nasional bersama Mendagri, Jumat (28/11/2025).

Sekprov menjelaskan bahwa instruksi Presiden muncul setelah adanya laporan mengenai anak-anak sekolah di sejumlah daerah di Indonesia termasuk Maluku Utara, yang harus menyeberangi sungai atau aliran kali hanya untuk mencapai sekolah mereka.

"Ada laporan bahwa anak sekolah tinggal di satu sisi sungai, tetapi sekolahnya di seberang."

Baca juga: Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub Serahkan SK 181 PPPK Paruh Waktu: Jadi Contoh Kerja Produktif

"Mereka harus menyeberang kali setiap hari. Ini sangat berisiko, "ujar Sekprov dalam keterangan yang diterima redaksi Tribunternate.com.

Untuk itu, Mendagri mengumpulkan seluruh kepala daerah, Sekda, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PUPR dan BPBD untuk melakukan rapat koordinasi (Rakor) dan percepatan pendataan kebutuhan jembatan penyeberangan.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh daerah diminta segera menyusun dan mengajukan usulan pembangunan jembatan penyeberangan yang belum tersedia.

"Mendagri meminta seluruh daerah mengusulkan titik-titik jembatan penyeberangan yang urgent, agar bisa dibangun oleh pemerintah pusat, "lanjut Sekprov.

Hingga rapat berlangsung, Maluku Utara tercatat memiliki 1.223 titik kebutuhan akses penyeberangan untuk pendidikan.

Namun angka ini disebut masih sementara dan akan diperbaiki kembali oleh kabupaten/kota.

"Kita masih akan meminta pemerintah kabupaten/kota untuk memutakhirkan data, siapa tahu ada titik yang terlewat, "jelasnya.

Sekprov menambahkan bahwa pemerintah provinsi akan kembali menggelar rapat bersama seluruh kabupaten/kota untuk memastikan data tersebut benar-benar lengkap.

Usulan dari Maluku Utara akan dikirim ke pemerintah pusat (Pempus) paling lambat 4 Desember 2025.

Setelah itu tim dari kementerian terkait dijadwalkan turun langsung ke daerah untuk melakukan verifikasi lapangan.

Baca juga: Alasan Motoris Speedboat Jailolo-Ternate PP Larang KM Cantika 08 Beroperasi

"Nanti tim pusat akan turun untuk mengecek lokasi. Anggaran pembangunannya sepenuhnya ditangani oleh pemerintah pusat, "ungkap Sekprov.

Tidak hanya itu, Samsuddin juga Ia menyebut bahwa pola pembangunan bisa berbeda di tiap lokasi, tergantung kondisi wilayah.

"Ada kampung di kiri sungai, ada kampung di kanan. Bisa saja akses jalan penghubung memungkinkan. Semua itu akan dilihat saat verifikasi lapangan, "tandasnya. (*)