BPBPK dan BWS Maluku Utara Paparkan Progres serta Realiasi Program yang Dikerjakan Sepanjang 2025

Sahdin juga menyinggung persoalan pengelolaan sampah yang kini menjadi perhatian besar. Seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara disebut tengah berada dalam posisi “punishment” dari Kementerian Lingkungan Hidup karena pengelolaan TPA belum memenuhi standar Undang-Undang Lingkungan Hidup.

"Kami sedang menyelesaikan pendataan pendukung agar kabupaten/kota dapat keluar dari status tersebut,” ujarnya.

Untuk 2026, BP2K masih menyusun usulan program. Namun secara reguler, kegiatan tetap mencakup penanganan air minum, penataan kawasan, sanitasi, dan persampahan.

Menutup penjelasannya, Sahdin berharap momentum Hari Bakti PU dapat memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Sementara itu Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara M Saleh Talib menjabarkan bahwa hampir seluruh pekerjaan BWS sepanjang 2025 ditargetkan selesai pada Desember.

"Kegiatan kita tersebar di banyak wilayah. Insya Allah semua bisa selesai 100 persen, "katanya.

Salah satu proyek utama adalah pembangunan pengendali sedimen dan Cek Dam di Kelurahan Rua, Kota Ternate, yang kini progresnya hampir 90 persen.

Bangunan ini sangat penting sebagai mitigasi bencana mengingat tragedi banjir bandang tahun 2004 yang menelan sekitar 90 korban jiwa.

"Tahun depan program pengendalian sedimen akan berlanjut lagi, "ujar M Saleh Talib.

BWS juga mengerjakan beberapa jaringan irigasi:

* Halmahera Timur (wilayah Subaim)
* Halmahera Tengah (wilayah Wiroro)

Keduanya kini berada pada progres sekitar 90 persen dan memasuki tahap akhir.

Untuk pengaman pantai, BWS menangani Pantai Toniku di Halmahera Barat, yang progresnya masih berjalan.

Selain itu, terdapat pula proyek drainase dalam kota Sofifi.

Baca juga: Anggaran Pilkades Tak Masuk KUA PPAS 2026, Seluruh Desa di Taliabu Berpotensi Dijabat Pj

Menanggapi keluhan warga Kelurahan Jambula, Kota Ternate terkait saluran air mampat dan ancaman abrasi, ia memastikan penanganan akan terus didorong.

"Abrasinya sudah mengancam permukiman, Jalan Nasional bahkan kantor Polsek."

"Karenanya kami koordinasi dengan Pemprov dan Kementerian PU untuk percepatan pembangunan breakwater, "jelasnya sembari menambahkan bahwa meski alokasi 2025–2026 sebelumnya belum tersedia, dorongan dari pemerintah provinsi melalui gubernur membuka peluang percepatan penanganan. (*)