BPBPK dan BWS Maluku Utara Paparkan Progres serta Realiasi Program yang Dikerjakan Sepanjang 2025

Ringkasan Berita:1. Program pertama yang telah rampung adalah lanjutan pembangunan Kantor BPKP di Sofifi
2. Kedua penataan kawasan Lelilef di Kecamatan Weda, Halmahera Tengah yang kini masih dalam masa konstruksi
3. Selain program reguler, BP2K juga menangani sejumlah kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang merupakan program Presiden Prabowo

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Sejumlah program strategis di bidang bangunan, kawasan dan sumber daya air (SDA) tengah dikebut di Maluku Utara.

Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Maluku Utara Sahdin Hi Husen memaparkan, di tahun ini pihaknya melaksanakan 2 kegiatan reguler dan beberapa program berbasis masyarakat yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.

Program pertama yang telah rampung adalah lanjutan pembangunan Kantor BPKP di Sofifi.

"Alhamdulillah itu sudah 100 persen dan saat ini memasuki masa pemeliharaan, "jelasnya, Kamis (4/12/2025).

Baca juga: BREAKING NEWS: Remaja Cantik di Taliabu Jadi Korban Pencabulan, Digauli 4 Kali Sejak 2022

Kedua adalah penataan kawasan Lelilef di Kecamata Weda, Halmahera Tengah yang kini masih dalam masa konstruksi dan ditargetkan selesai pada Desember 2025.

Selain program reguler, pihaknya juga menangani sejumlah kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang merupakan program Presiden Prabowo melalui Komisi V DPR RI.

Pelaksanaannya dilakukan secara swakelola oleh masyarakat di masing-masing lokasi.

Untuk 2025 tahap pertama, terdapat tiga jenis program:

1. PISEW – Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
   Berupa pembangunan jalan penghubung antar desa yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

2. PAMSIMAS – Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat
   Fokus pada pemenuhan akses air bersih skala desa/kelurahan.

3. SANIMAS – Sanitasi Berbasis Masyarakat
   Meliputi pembangunan MCK dan fasilitas sanitasi bagi rumah warga yang belum memiliki sarana memadai.

Tahap pertama SANIMAS tersebar di sekitar lima kabupaten, sedangkan tahap kedua di empat kabupaten.

Untuk PAMSIMAS, program berjalan di empat kabupaten dalam satu tahap.

Ada pun konektivitas jalan IBM tahap pertama dilaksanakan di tiga kabupaten dan tahap kedua di dua kabupaten.

Semua program ditargetkan tuntas pada akhir Desember.

Sahdin juga menyinggung persoalan pengelolaan sampah yang kini menjadi perhatian besar. Seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara disebut tengah berada dalam posisi “punishment” dari Kementerian Lingkungan Hidup karena pengelolaan TPA belum memenuhi standar Undang-Undang Lingkungan Hidup.

"Kami sedang menyelesaikan pendataan pendukung agar kabupaten/kota dapat keluar dari status tersebut,” ujarnya.

Untuk 2026, BP2K masih menyusun usulan program. Namun secara reguler, kegiatan tetap mencakup penanganan air minum, penataan kawasan, sanitasi, dan persampahan.

Menutup penjelasannya, Sahdin berharap momentum Hari Bakti PU dapat memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Sementara itu Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara M Saleh Talib menjabarkan bahwa hampir seluruh pekerjaan BWS sepanjang 2025 ditargetkan selesai pada Desember.

"Kegiatan kita tersebar di banyak wilayah. Insya Allah semua bisa selesai 100 persen, "katanya.

Salah satu proyek utama adalah pembangunan pengendali sedimen dan Cek Dam di Kelurahan Rua, Kota Ternate, yang kini progresnya hampir 90 persen.

Bangunan ini sangat penting sebagai mitigasi bencana mengingat tragedi banjir bandang tahun 2004 yang menelan sekitar 90 korban jiwa.

"Tahun depan program pengendalian sedimen akan berlanjut lagi, "ujar M Saleh Talib.

BWS juga mengerjakan beberapa jaringan irigasi:

* Halmahera Timur (wilayah Subaim)
* Halmahera Tengah (wilayah Wiroro)

Keduanya kini berada pada progres sekitar 90 persen dan memasuki tahap akhir.

Untuk pengaman pantai, BWS menangani Pantai Toniku di Halmahera Barat, yang progresnya masih berjalan.

Selain itu, terdapat pula proyek drainase dalam kota Sofifi.

Baca juga: Anggaran Pilkades Tak Masuk KUA PPAS 2026, Seluruh Desa di Taliabu Berpotensi Dijabat Pj

Menanggapi keluhan warga Kelurahan Jambula, Kota Ternate terkait saluran air mampat dan ancaman abrasi, ia memastikan penanganan akan terus didorong.

"Abrasinya sudah mengancam permukiman, Jalan Nasional bahkan kantor Polsek."

"Karenanya kami koordinasi dengan Pemprov dan Kementerian PU untuk percepatan pembangunan breakwater, "jelasnya sembari menambahkan bahwa meski alokasi 2025–2026 sebelumnya belum tersedia, dorongan dari pemerintah provinsi melalui gubernur membuka peluang percepatan penanganan. (*)