Gebrakan Sang Pemimpin: Kepala DPMPTSP Malut Nirwan MT Ali Dorong Perizinan Cepat dan Transparan

Ringkasan Berita:

• Nirwan MT Ali sambangi kantor Tribun Ternate yang beralamat di Jalan Pemuda, Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (17/12/2025).
• “Pelayanan perizinan harus memberi kemudahan, bukan menjadi hambatan. Ini bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di Maluku Utara,” ujarnya.
• Nirwan juga mengaku akan gencar melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat Maluku Utara soal pentingnya mengurus perizinan.

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku Utara Nirwan MT Ali mengisi program podcast Gebrakan Sang Pemimpin - Tribun Ternate.

Nirwan MT Ali sambangi kantor Tribun Ternate yang beralamat di Jalan Pemuda, Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (17/12/2025).

Pada sesi podcast, Nirwan MT Ali tegaskan komitmen DPMPTSP terus melakukan pembenahan layanan perizinan guna menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan ramah bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Baca juga: Gebrakan Sang Pemimpin: Helmi Umar Muchsin Ungkap Tantangan dan Strategi Bangun Halmahera Selatan

Nirwan menegaskan, DPMPTSP memiliki peran strategis sebagai pintu utama pelayanan perizinan, sekaligus wajah pelayanan publik pemerintah daerah.

Memimpin DPMPTSP bukan sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga tanggung jawab untuk menghadirkan pelayanan yang gratis, cepat, dan tidak berbelit-belit.

“Pelayanan perizinan harus memberi kemudahan, bukan menjadi hambatan. Ini bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di Maluku Utara,” ujarnya.

"Saya akan melakukan sentra pelayanan, di sentra pelayanan ini DPMPTSP betul-betul satu pintu. Seluruh tim teknis yang ada itu masuk di kantor DPMPTSP,"

"Yakni BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Pajak serta Bank seluruh terfokus. Upaya ini untuk meminimalisir tindakan-tindakan korupsi dan pungli," jelas Nirwan.

Tidak sampai situ saja, upaya lain yang dilakukan kata Nirwan, adalah dengan menjemput bola atau turun langsung ke 10 Kabupaten/Kota yang terkendala untuk mengurus perizinan.

Program tersebut telah berjalan, di mulai di Kota Ternate dan akan dilanjutkan ke Halmahera Selatan serta seluruh Kabupaten/Kota lainnya.

"Saya juga melakukan DPMPTSP menyapa yakni memberikan edukasi kepada masyarakat tentang proses pelayanan perizinan dan saat ini juga sedang berjalan,"

"Selain itu saya juga akan optimalkan pengaduan. Masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan perizinan silakan masuk mengadu di pos pengaduan,"  ujar Nirwan.

Langkah ini kata Nirwan, disempurnakan dengan memperbaiki data kemudian dilanjutkan dengan MoU bersama pihak Pajak, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta Bank.

Selain mempermudah perizinan bagi masyarakat serta pelaku usaha, Nirwan MT. Ali mengaku ingin agar potensi-potensi yang ada di Maluku Utara dapat dikelola investor.

"Dengan melakukan suatu peta investasi dan itu akan saya lakukan di tahun 2026 dengan program temu investasi. Yakni mengundang seluruh investor untuk membahas ini," kata Nirwan.

Nirwan pun mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk memanfaatkan layanan perizinan secara tertib dan sesuai aturan, serta tidak ragu memanfaatkan kanal resmi pengaduan jika menemukan kendala.

Sebab, mengurus perizinan hingga melakukan pengaduan terkait saat ini bisa dilakukan secara online melalui aplikasi SISUPERDOKO.

DOWNLOAD APLIKASI SISUPERDOKO DI SINI

Ia juga menegaskan bahwa pengurusan izin di DPMPTSP Maluku Utara tidak memungut biaya sepeserpun, dan meminta masyarakat untuk melapor dengan jelas jika ada indikasi pungli atau tawaran calo.

Selain itu, Nirwan juga mengaku akan gencar melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat Maluku Utara soal pentingnya mengurus perizinan.

"Lima perahu nelayan yang kecil saja butuh izin, masyarakat kan tidak tahu itu. Tapi izin semua ini gratis tidak perlu bayar, mereka kira bayar,"

"Kemudian proses juga tinggal lewat aplikasi tidak perlu harus datang di Ternate dan tidak bayar. Kalau ada teman-teman DPMPTSP yang melayani dan meminta bayaran, masyarakat harus lapor,"

"Fungsi pengawasan tidak hanya ada pada pemerintah tetapi seluruh komponen punya tanggung jawab untuk menyampaikan. Saya berharap masyarakat lapor,"

"Pelayanan publik yang baik hanya bisa terwujud jika ada kepercayaan dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat," pungkasnya. 

Tribunners, obrolan selengkapnya bersama Nirwan MT. Ali bisa disaksikan di YouTube Tribun Ternate atau klik video di bawah. (*)