Pemprov Maluku Utara Siapkan Perombakan Eselon II

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemprov Maluku Utara memastikan proses perombakan jabatan eselon II terus berjalan.

Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menegaskan, langkah ini dilakukan berdasarkan hasil uji kompetensi (ujikom) yang sudah digelar beberapa waktu lalu.

"Perombakan jabatan (eselon II) tetap jalan. Hasil ujikom sudah ada, tinggal diolah gubernur."

"Prinsipnya, pendekatan yang digunakan adalah meritokrasi, "ujar Sarbin Sehe Sehe, Sabtu (13/9/2025).

Baca juga: Internal Komisi II Kembali Memanas, Ketua DPRD Malut Iqbal Ruray: Hormati Tatib dan Mekanisme

"Jadi, jabatan yang kosong diisi sesuai kompetensi, kualifikasi, dan kinerja pejabatnya, "sambungnya.

Ia menambahkan, pengisian jabatan akan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka sesuai kebijakan gubernur.

"Intinya, semua harus mengacu pada meritokrasi agar birokrasi semakin profesional,” tegasnya.

Sementara itu, Sekprov Maluku Utara Samsuddin A Kadir mengungkapkan Pemprov juga sedang menyiapkan penerapan manajemen talenta.

Dalam waktu dekat, Kepala BKN Zudan, dijadwalkan datang ke Maluku Utara untuk menyerahkan SK terkait pelaksanaannya.

"Dalam manajemen talenta dikenal dengan istilah kotak sembilan."

Semua pejabat yang sudah ikut ujikom dan evaluasi akan dipetakan posisinya."

"Kalau ada di kotak sembilan, berarti berhak ikut seleksi naik jabatan."

Baca juga: Internal Komisi II Kembali Memanas, Ketua DPRD Malut Iqbal Ruray: Hormati Tatib dan Mekanisme

"Tapi kalau posisinya di tujuh atau delapan, dia masih harus meningkatkan kapasitas, misalnya ikut PKA atau pelatihan tambahan, "jelas Samsuddin.

Menurutnya, ujikom bukan serta-merta menentukan seorang pejabat langsung naik jabatan atau tidak, melainkan untuk memetakan kapasitasnya.

"Itu untuk mengetahui sejauh mana posisi seseorang berada. Jadi, siapa yang masih kurang harus berusaha lagi meningkatkan kapasitasnya, "tuturnya seraya menambahkan dengan penerapan meritokrasi dan manajemen talenta ini, Pemprov Malut berharap pengisian jabatan eselon II berjalan transparan, akuntabel, dan mampu menghasilkan birokrasi yang lebih berkualitas. (*)