Hasil Rapat Dewan Pengupahan Sepakat UMP Maluku Utara 2026 Naik Jadi Rp3.721.423

Ringkasan Berita:

• Dewan Pengupahan Provinsi Maluku Utara akhirnya mencapai kesepakatan awal terkait rancangan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026.
• Dalam rancangan tersebut, UMP umum Maluku Utara ditetapkan sebesar Rp3.552.840, atau naik 4,25 persen dari UMP 2025 yang berada di angka Rp3.408.000.
• Kenaikan ini setara dengan tambahan Rp144.840.

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI — Dewan Pengupahan Provinsi Maluku Utara akhirnya mencapai kesepakatan awal terkait rancangan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026.

Dalam rancangan tersebut, UMP umum Maluku Utara ditetapkan sebesar Rp3.552.840, atau naik 4,25 persen dari UMP 2025 yang berada di angka Rp3.408.000.

Kenaikan ini setara dengan tambahan Rp144.840.

Baca juga: Waspada Penyakit di Pengungsian Banjir Sumatera

Sementara itu, untuk upah sektoral khusus sektor pertambangan, disepakati kenaikan sebesar 2 persen, dari sebelumnya Rp3.648.454 menjadi Rp3.721.423, atau bertambah Rp72.969.

Kesepakatan ini dicapai setelah Dewan Pengupahan Maluku Utara melewati pembahasan panjang dan alot dalam rapat penyesuaian UMP 2026 yang digelar di Ternate, Senin (22/12/2025). Meski demikian, keputusan tersebut masih bersifat rancangan dan belum final.

“Kita sudah sepakat pada angka rancangan ini. Namun, karena sifatnya masih usulan, hasilnya akan disampaikan kepada Ibu Gubernur untuk dipertimbangkan sebelum diterbitkan Surat Keputusan penetapan UMP 2026,” ujar Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Maluku Utara, Sirajuddin Abd. Kadir.

Ia menjelaskan, penetapan UMP bersifat final setelah Gubernur Maluku Utara menerbitkan SK. Gubernur, kata dia, memiliki kewenangan prerogatif untuk menetapkan nilai UMP sesuai pertimbangannya. Penetapan resmi diperkirakan paling lambat Rabu (22/12/2025).

Rapat Dewan Pengupahan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku Utara, Marwan Polisiri, selaku Ketua Dewan Pengupahan. Turut mengahadiri unsur pemerintah, APINDO, serikat pekerja/serikat buruh, serta kalangan akademisi dan pakar. Seluruh peserta terlibat aktif dalam diskusi yang berlangsung dinamis sebelum mencapai titik temu.

Sirajuddin menjelaskan, seluruh pihak akhirnya sepakat menggunakan formula kenaikan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi riil dunia usaha di Maluku Utara. Kenaikan upah yang terlalu tinggi dinilai berpotensi mengganggu iklim investasi dan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

“Jika upah naik terlalu signifikan, perusahaan bisa mengurangi jumlah karyawan karena tidak mampu menanggung beban biaya. Itu yang berusaha kami hindari,” jelasnya.

Dewan Pengupahan, lanjut Sirajuddin, berupaya mencari titik keseimbangan agar kebijakan yang dihasilkan tetap berkeadilan, tidak memberatkan pekerja, tetapi juga tidak mematikan dunia usaha.

Ia mengungkapkan, koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan juga telah dilakukan atas arahan Gubernur Maluku Utara. Dari hasil koordinasi tersebut, Maluku Utara dinilai memiliki kondisi ekonomi yang anomali, karena pertumbuhan ekonomi tinggi tidak merata di semua sektor.

“Pertumbuhan ekonomi Malut tinggi, tapi itu didorong oleh sektor pertambangan. Tidak semua sektor menikmati kondisi yang sama, sehingga tidak bisa disamaratakan,” katanya.

Selain itu, kenaikan upah juga berkorelasi langsung dengan harga barang dan jasa, sehingga kebijakan harus diambil secara hati-hati dan bijaksana.

Sirajuddin menambahkan, tantangan terbesar Dewan Pengupahan adalah ketentuan kenaikan UMP hingga 18 persen sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.