Evaluasi Kemendagri: Realisasi APBD Maluku Utara 2025 Masuk Zona Hijau

Ringkasan Berita:1. Pemprov Maluku Utara mencatat kinerja positif dalam pelaksanaan APBD 2025
2. Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi APBD bersama Kemendagri yang digelar pada Rabu, 24 Desember 2025
3. Tingkat penyerapan anggaran Pemprov Maluku Utara berada pada kategori sangat baik dan masuk zona hijau

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemprov Maluku Utara mencatat kinerja positif dalam pelaksanaan APBD 2025.

Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi APBD bersama Kemendagri yang digelar pada Rabu, 24 Desember 2025 via zoom.

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mengungkapkan, tingkat penyerapan anggaran pemerintah provinsi berada pada kategori sangat baik dan masuk zona hijau.

"Untuk pendapatan, penyerapan kita sudah hampir 97 persen, sementara realisasi belanja berada di kisaran 80 persen lebih. Secara keseluruhan, kita masuk kategori hijau, "ujar Sherly Laos kepada Tribunternate.com, Rabu (24/12/2025).

Baca juga: Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono Mutasi 46 Perwira, Berikut Daftarnya

Dari sisi stabilitas ekonomi, lanjutnya, Maluku Utara juga mencatat kondisi inflasi yang sangat terkendali.

Berdasarkan data Kemendagri, angka inflasi daerah berada di kisaran 0,3 hingga 0,4 persen, mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif stabil.

"Secara umum, kondisi inflasi kita masih sangat terkendali, ini menunjukan pengelolaan ekonomi kita berjalan cukup baik, "jelasnya.

Dikatakan, dalam evaluasi Kemendagri terhadap pelaksanaan APBD 2025 tidak terdapat catatan khusus atau penilaian negatif terhadap 10 kabupaten/kota.

Sementara itu Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menambahkan, realisasi pendapatan daerah bahkan menempatkan provinsi ini pada peringkat 4–5 besar secara nasional.

"Realisasi pendapatan kita cukup baik, capaian pelaksanaan anggaran juga relatif memuaskan. Kita tidak termasuk daerah yang bermasalah, dan tetap berada di zona hijau, "ucap Sarbin Sehe.

Menurutnya, hingga akhir November 2025, rata-rata nasional realisasi anggaran berada di angka sekitar 78 persen dan Maluku Utara masih berada di atas ambang batas kategori aman.

Baca juga: Pemprov Maluku Utara Salurkan 10 Ribu Paket Bantuan Sosial Natal 2025

"Memang sempat ada sedikit kendala teknis terkait penerbitan surat penyediaan dana (SPD) tetapi itu tidak signifikan dan tidak sampai memengaruhi kinerja secara keseluruhan, "ungkapnya.

Dengan capaian tersebut, pemerintah provinsi optimistis dapat menutup tahun anggaran 2025 dengan kinerja fiskal yang solid,

Sekaligus menjadi modal penting dalam menyongsong perencanaan dan pelaksanaan APBD tahun berikutnya. (*)