Sherly Laos Beberkan Alasan TPP ASN Pemprov Malut Belum Bisa Naik

Ringkasan Berita:

• Peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
• Hal itu disampaikan Sherly untuk menanggapi aspirasi sejumlah ASN yang mengusulkan kenaikan TPP dalam rapat curhat pada Senin 5  Januari 2026 di kantor Gubernur di Sofifi.
• Menurut Sherly, kondisi fiskal daerah saat ini masih menghadapi tekanan berat akibat pemangkasan anggaran sebesar Rp800 miliar.

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI — Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menegaskan bahwa peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Sherly untuk menanggapi aspirasi sejumlah ASN yang mengusulkan kenaikan TPP dalam rapat curhat pada Senin 5  Januari 2026 di kantor Gubernur di Sofifi.

Menurut Sherly, kondisi fiskal daerah saat ini masih menghadapi tekanan berat akibat pemangkasan anggaran sebesar Rp800 miliar. Situasi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja.

Baca juga: 3 Zodiak Ini Diramalkan akan Menarik Kesuksesan Finansial Besar, Mulai 6 Januari 2026!

“Ada ASN yang meminta agar TPP dinaikkan. Saya sampaikan, itu belum bisa dilakukan karena kita mengalami pemotongan anggaran hingga Rp800 miliar,” ujar Sherly.

Ia menegaskan, satu-satunya jalan agar TPP dapat ditingkatkan melalui kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Tanpa penguatan PAD, kebijakan menaikkan TPP dinilai berisiko terhadap stabilitas keuangan daerah.

Meski demikian, Sherly mengapresiasi kinerja ASN Pemprov Maluku Utara sepanjang tahun 2025. Ia menilai secara umum kinerja aparatur sudah berjalan cukup baik dan memberikan kontribusi positif bagi jalannya pemerintahan.

Memasuki tahun anggaran 2026, Sherly menyebut Pemprov Maluku Utara telah melakukan efisiensi belanja yang lebih terukur dan disiplin, sehingga ruang fiskal dapat dialihkan ke sektor-sektor strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian serius adalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Meski APBD mengalami pemangkasan besar, alokasi anggaran untuk sektor ini justru melonjak tajam.

“Tahun lalu anggaran jalan dan jembatan hanya sekitar Rp187 miliar. Tahun ini kita tingkatkan menjadi Rp580 miliar,” jelasnya.

Namun, Sherly menekankan bahwa peningkatan anggaran harus dibarengi dengan perbaikan kualitas pelaksanaan.

Ia meminta agar proses tender dilakukan lebih cepat agar penyerapan anggaran berjalan optimal.

Baca juga: Ini Rincian Kekayaan Yudhitya Wahab, Kadisperindag Malut yang Dinonaktifkan

Selain itu, Sherly juga menyoroti pentingnya pengawasan kualitas pekerjaan, mulai dari pelaksanaan konstruksi hingga Provisional Hand Over (PHO) dan quality control.

“Tender harus lebih cepat, penyerapan anggaran harus tepat waktu, dan pelaksanaan PHO serta quality control harus benar-benar dijalankan dengan baik,” tegas Sherly.

Dengan langkah efisiensi dan fokus pada belanja produktif, Sherly berharap pembangunan di Maluku Utara tetap berjalan optimal meski di tengah keterbatasan fiskal, sekaligus menjadi fondasi kuat untuk peningkatan kesejahteraan ASN dan masyarakat ke depan. (*)