6 Desa di Taliabu Keluhkan Kades, Tidak Transparan Soal Pengelolaan APBDes

Ringkasan Berita:1. Komisi I DPRD Pulau Taliabu, Maluku Utara gelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan 6 desa
2. Desa-desa itu ialah Desa Mantarara, Desa Kawadang, Desa Waikadai Sula, Desa Nggoli, Desa Hai dan Desa Nunu
3. RDP dipimpin Ketua Komisi I DPRD Pulau Taliabu Hasanudin Hase di ruang rapat Komisi III, Kamis (15/1/2025)

TRIBUNTERNATE.COM, TALIABU - Komisi I DPRD Pulau Taliabu, Maluku Utara gelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan 6 desa.

Desa-desa itu ialah Desa Mantarara, Desa Kawadang, Desa Waikadai Sula, Desa Nggoli, Desa Hai dan Desa Nunu.

RDP dihadiri Plt Kepala Dinas PMD Taliabu, sejumlah kepala desa (Kades), anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Camat.

Sementara RDP dipimpin Ketua Komisi I DPRD Pulau Taliabu Hasanudin Hase di ruang rapat Komisi III, Kamis (15/1/2025).

Baca juga: BPBD Taliabu Keluarkan Peringatan Cuaca Esktrem Januari 2026

Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Pulau Taliabu Riki Yakub Ode Ontea mengatakan, rata-rata kasus yang dikeluhkan sama sejak 2023-2025.

"Tidak disalurkannya operasional BPD, tidak diberikannya salinan APBDes dan RPJMDes ke BPD, "ungkap saat rapat.

Riki Yakub meminta DPMD Pulau Taliabu ke depan bisa memperhatikan perihal tersebut.

Terutama mengenai dokumen-dokumen administrasi desa yang mestinya juga dipegang oleh BPD.

"Sehingga tidak ada lagi kades-kades yang tidak jujur ke BPD, "pintanya.

Baca juga: Progres Pembangunan RSUD Tipe C di Taliabu dan Haltim, Bobong Tertunda Maba Rampung

Disamaping itu, dia berharap DPMD Taliabu dapat mendukung kerja-kerja BPD 71 desa.

Sambungnya, salah satu kerja BPD adalah melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa.

"Karena dengan adanya pengawasan dari BPD, dapat meminimalisir potensi dugaan korupsi ditingkat desa, "tandasnya. (*)