Komisi I DPRD Taliabu Terima Keluhan Sejumlah BPD, di Antaranya APBDes Tidak Transparan

Ringkasan Berita:1. Sejumlah anggota badan permusyawaratan desa (BPD) mengeluh ke DPRD Pulau Taliabu
2. Di mana keluhan itu di antaranya tidak adanya transparasi APBDes, amburadulnya administrasi APBDes
3. Hadiran: Dokumen APBDes termasuk anggaran desa bukan milik pribadi melainkan untuk penggunaan di desa

TRIBUNTERNATE.COM, TALIABU - Sejumlah anggota badan permusyawaratan desa (BPD) mengeluh ke DPRD Pulau Taliabu, Maluku Utara.

Di mana keluhan itu di antaranya tidak adanya transparasi APBDes, amburadulnya administrasi APBDes hingga dugaan manipulasi tanda tangan.

Masalah ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Pulau Taliabu Hadiran Djamali kepada Tribunternate.com usai rapat dengan sejumlah BPD di aula kantor DPRD, Jumat (16/1/2026) siang.

"Hampir semua BPD punya keluhan yang sama yakni persoalan dokumen dan juga tanda tangan (tiru), "katanya.

Baca juga: Tak Berikan Salinan APBDes ke BPD, Pj Kades Hai Taliabu Kurniati Hamid: Saya Salah

Dikatakan, dokumen APBDes termasuk anggaran desa bukan milik pribadi melainkan untuk penggunaan di desa.

"Apa yang kalian mau sembunyikan, uang itu bukan kalian punya, bukan juga punya nenek moyang kalian."

"Jadi saya ingatkan, kali ini kita rapat secara terbuka dengan BPD dan Pj Kades, yang mungkin saja belum secara keseluruhan, "tegasnya.

Karenanya ia meminta Dinas PMD segera mempercepat usulan penyelanggaraan Pilkades.

"Dinas PMD saya perlu tekankan, paling lambat di perubahan ini pilkades harus dilaksanakan, "ucapnya dengan nada tegasnya.

Selain itu ia juga memohon agar Pemkab Pulau Taliabu tidak memperpanjang masa jabatan Pj Kades.

"Sebab penunjukan Pj Kades dinilai sarat kepentingan politik, "tutur Hadiran Djamali.

Dia menilai, arah pembangunan desa-desa tidak efektif ketika dipimpin Pj dengan waktu lama.

Baca juga: Komisi I DPRD Taliabu Minta Pilkades Segera Dilaksanakan: Stop Perpanjang Jabatan Pj Kades

"Tidak boleh perpanjang-perpanjang SK Pj Kades, kenapa kita tidak bisa lakukan pemilihan secara langsung?, "ungkapnya.

Olehnya itu ia pun berharap masukannya bisa menjadi catatan Dinas PMD untuk berkoordinasi secepatnya dengan OPD-OPD lain.

"Dalam rangka menyusun rencana Pilkades ke depannya, kiranya (Pilkades) diusul di anggaran perubahan, "tandasnya. (*)