Pemprov Maluku Utara Matangkan Arah Pembangunan Lewat Kick-off RKPD 2027

Ringkasan Berita:1. Pemprov Maluku Utara memiliki modal pembangunan sangat besar, mulai dari kekayaan SDA dan lain sebagainya
2. Namun di balik potensi itu, Maluku Utara masih dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti ketimpangan antarwilayah
3. Sherly Laos: Penyusunan RKPD harus dimulai dengan penetapan prioritas pembangunan yang tepat sasaran

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemprov Maluku Utara memiliki modal pembangunan sangat besar, mulai dari kekayaan sumber daya alam (SDA), posisi geografis yang strategis hingga keberagaman budaya dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Namun di balik potensi tersebut, daerah ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti ketimpangan antarwilayah, kualitas pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal serta peningkatan daya saing daerah.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Pemprov Maluku Utara menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang terarah dan terukur melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.

Penegasan itu disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Maluku Utara Sri Haryati Hatari, pada kegiatan Kick-off Meeting Penyusunan RKPD Maluku Utara tahun 2027.

Baca juga: 6 Shio yang Membawa Keberuntungan dan Kesuksesan Finansial Besok Selasa 27 Januari 2026

Amatan Tribunternate.com, kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Senin (26/01/2026) pagi.

"Penyusunan RKPD harus dimulai dengan penetapan prioritas pembangunan yang tepat sasaran, memperkuat sinergi antarperangkat daerah, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi,” ujar Sri Haryati saat membuka kegiatan.

Kick off meeting yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara ini menandai dimulainya tahapan penyusunan dokumen RKPD tahun 2027.

Forum ini bertujuan untuk memastikan sinergi, keselarasan, dan kesamaan persepsi arah pembangunan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota se-Maluku Utara.

Menurut Sri Haryati, agenda ini memiliki nilai strategis karena menjadi titik awal proses perencanaan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.

RKPD sendiri merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan.

"Penyusunan RKPD tidak boleh bersifat administratif semata, tetapi harus dilakukan secara partisipatif, berbasis data yang valid, responsif terhadap isu-isu strategis serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, "tegasnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Utara juga menekankan empat hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam proses penyusunan RKPD tahun 2027.

Pertama, penguatan kualitas perencanaan melalui penggunaan data yang akurat dan analisis yang komprehensif.

Kedua, penyelarasan program dan kegiatan dengan visi pembangunan daerah serta arah kebijakan nasional.

Ketiga, fokus pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik.