Rakerwil Kemenag Malut 2026 Digelar, Tekankan Kolaborasi ASN dan Implementasi Asta Prioritas

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) tahun 2026 di Asrama Haji area Ternate, Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Rabu (28/1/2026).

Rakerwil tersebut sejatinya dijadwalkan dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun karena berhalangan hadir, pembukaan kegiatan sempat dialihkan kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos. Meski demikian, Gubernur juga belum dapat menghadiri agenda tersebut karena baru tiba di Kota Ternate pada 29 Januari 2026.

Meski tidak hadir secara langsung, Gubernur Maluku Utara menitipkan pesan ucapan selamat dan sukses atas pelaksanaan Rakerwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara tahun 2026.

Baca juga: Lantik Kepala Kemenag Tidore dan Halmahera Barat, Amar Manaf Tekankan Integritas

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, H Amar Manaf, akhirnya membuka secara resmi kegiatan Rakerwil tersebut. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk menghadirkan pejabat pusat maupun daerah guna membuka kegiatan, namun kondisi tidak memungkinkan sehingga pembukaan dilakukan langsung oleh Kepala Kanwil.

Pada kesempatan tersebut, Amar Manaf menegaskan pentingnya menjaga semangat pengabdian kepada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah mengatur hak-hak aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara baik, tanpa mengurangi hak yang seharusnya diterima. Hal itu, menurutnya, menjadi bentuk kepercayaan negara agar seluruh ASN dan PPPK benar-benar menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat yang profesional.

"Untuk mendorong semangat dan pengabdian kita kepada masyarakat, sehingga apapun pendapatan yang kita dapatkan tapi pemerintah mengaturnya dengan sebaik-baiknya tanpa sedikit pun hak-hak ASN dan PPPK disunat oleh pemerintah. Semuanya diberikan kepada kita dengan harapan pemerintah agar kita semua benar-benar menjadi pelayan yang baik, menjadi pelayan masyarakat yang baik," jelasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi di seluruh lini satuan kerja. Seluruh pimpinan satuan kerja, ASN, dan PPPK diminta mampu bekerja sama dan bersinergi untuk mendorong kemajuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

"Seluruh pimpinan satuan kerja, seluruh ASN dan PPPK harus mampu berkolaborasi, mampu bekerja sama untuk mendorong kemajuan di berbagai di berbagai satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing." Ujar Kakanwil.

Sementara itu, Ketua Panitia Rakerwil, Sardimen K. Samsyi, menjelaskan bahwa rapat kerja wilayah diselenggarakan sebagai forum strategis untuk koordinasi kebijakan, evaluasi kinerja, serta perumusan langkah-langkah strategis dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Kementerian Agama dan asta prioritas periode 2025–2029.

Ia menyebutkan, Rakerwil ini juga menjadi sarana komunikasi dan pertukaran informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Tujuan pelaksanaannya antara lain untuk mengevaluasi capaian kinerja satuan kerja tahun 2025, mempertajam implementasi asta prioritas di tingkat wilayah dan kabupaten/kota, serta merumuskan rencana aksi program strategis Kementerian Agama RI tahun 2026 yang berbasis pada peningkatan kualitas layanan publik.

Rakerwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara tahun 2026 mengusung tema Implementasi Asta Prioritas untuk Mewujudkan Masyarakat Maluku Utara yang Rukun, Maslahat, dan Cerdas Menuju Indonesia Emas 2045.

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai Selasa (27/1/2026) hingga Kamis (29/1/2026). Rangkaian kegiatan meliputi paparan kebijakan, diskusi panel, sidang komisi, serta perumusan rekomendasi.

Peserta Rakerwil terdiri dari pejabat eselon III Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, satuan kerja Kementerian Agama kabupaten/kota se-Maluku Utara, serta para ketua tim di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Maluku Utara.

"Melalui rapat kerja wilayah, diharapkan untuk menghasilkan: Terwujudnya kesamaan presepsi dan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap kebijakan program prioritas kemenag wilayah provinsi Maluku Utara. Terlaksananya program kegiatan ini selaras dengan Kemenag RI tahun 2025-2029." Pungkasnya. (*)