Gubernur Malut Sherly Laos Dorong TAPD Jadi Filter Utama Kebijakan Anggaran

Ringkasan Berita:

• Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah dibuka oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, Kamis (29/1/2026).
• Kegiatan ini berlangsung di Bela Hotel, Ternate, dan diikuti oleh para pemangku kepentingan pengelolaan keuangan daerah.
• Turut hadir Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, A. Fatoni, para Sekretaris Daerah provinsi se-Indonesia, instansi vertikal, serta peserta dari kabupaten/kota di Maluku Utara.

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI — Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah dibuka oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, Kamis (29/1/2026).

Kegiatan ini berlangsung di Bela Hotel, Ternate, dan diikuti oleh para pemangku kepentingan pengelolaan keuangan daerah.

Turut hadir Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, A. Fatoni, para Sekretaris Daerah provinsi se-Indonesia, instansi vertikal, serta peserta dari kabupaten/kota di Maluku Utara.

Baca juga: Beasiswa LPDP 2026: 13 Biaya Kuliah yang Tidak Ditanggung, Calon Mahasiswa Wajib Tahu!

Rakornas digelar untuk menyamakan persepsi antar-pemerintah, sekaligus mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi hambatan dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan.

Dalam sambutannya, Sherly Laos menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2026, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh kepala daerah menghadapi tantangan berupa pemotongan fiskal yang cukup signifikan.

Kondisi ini, menurutnya, akan berdampak langsung pada perencanaan program dan pengambilan kebijakan.

“Pada 2026 kita menghadapi tekanan fiskal yang tidak ringan. Hal ini tentu memengaruhi setiap program dan kebijakan yang direncanakan,” ujar Sherly.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga keselarasan program antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan secara efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Sherly berharap, melalui Rakornas ini, seluruh proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan dapat disederhanakan tanpa mengurangi akuntabilitas.

Lebih jauh, ia menegaskan peran strategis TAPD sebagai garda terdepan dalam mengawal kebijakan anggaran.

“Saya berharap Tim TAPD dapat menjadi filter utama dalam setiap kebijakan, karena mereka paling memahami aspek teknis dan administrasi pengelolaan anggaran,” tegasnya.

Baca juga: Kalender Februari 2026: Libur Nasional, Cuti Bersama Imlek, dan Hari Besar Internasional

Menurut Sherly, peran ini sangat penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal dan tepat sasaran, terutama di tengah keterbatasan fiskal.

Ia juga berharap Rakornas menghasilkan terobosan konkret agar APBD tahun 2026 hingga 2027 benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.

Rakornas Pengelolaan Keuangan Daerah turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (*)