Jelang Audit BPK, Pemprov Malut Pacu OPD Selesaikan Dokumen Keuangan

Ringkasan Berita:

• Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, memimpin rapat koordinasi guna mempercepat penyelesaian data dan dokumen laporan keuangan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Jumat (30/1/2026).
• Rapat tersebut digelar untuk mengejar batas waktu audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara.
• Sebagian OPD masih menyelesaikan data hingga sore dan malam hari.

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI — Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, memimpin rapat koordinasi guna mempercepat penyelesaian data dan dokumen laporan keuangan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Jumat (30/1/2026).

Rapat tersebut digelar untuk mengejar batas waktu audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara.

“Rapat ini untuk mengejar audit data laporan keuangan yang masih belum diselesaikan oleh beberapa OPD. Kita berharap semua bisa dirampungkan karena waktu yang diberikan BPK sangat terbatas,” ujar Sarbin.

Baca juga: 12 Ramalan Keuangan Shio Besok Senin 1 Februari 2026: Karier Mulus, Saldo Bank Penuh

Ia mengungkapkan, sebagian OPD masih menyelesaikan data hingga sore dan malam hari. Namun, ia menegaskan bahwa keterlambatan tersebut bukan semata-mata karena OPD tidak bekerja.

“Ini bukan karena OPD bekerja sendiri-sendiri. Semua sistem sekarang terintegrasi, mulai dari pajak hingga keuangan. OPD harus berkoordinasi dengan BPKAD, pajak, dan pihak terkait lainnya,” jelasnya.

Menurut Sarbin, rapat koordinasi tersebut untuk mencari solusi bersama atas berbagai kendala teknis yang dihadapi OPD, agar seluruh data dapat diselesaikan dalam satu waktu.

Beberapa persoalan yang masih menjadi fokus penyelesaian antara lain pencatatan aset yang belum terkonfirmasi, data yang belum terinput dalam sistem sisa penggunaan anggaran, hingga kewajiban pajak.

“Ada aset yang belum terverifikasi, ada juga data sisa penggunaan anggaran dan pajak yang belum terinput. Kita harapkan semuanya bisa diselesaikan hari ini, atau paling lambat malam nanti,” katanya.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 12 Kurikulum Merdeka Halaman 161: Ayo Berlatih Nomor 3

Dengan demikian, lanjut Sarbin, proses audit oleh BPK dapat berjalan lebih cepat, mudah, dan tidak berlarut-larut.
Selain itu, BPK juga meminta sejumlah data kontrak kegiatan dari OPD, yang kembali menegaskan pentingnya kerja lintas sektor.

“Karena sistemnya saling terhubung, OPD tidak bisa bekerja sendiri. Misalnya data pajak sudah diinput, tapi masih harus direkonsiliasi dengan KPPN atau kantor pajak. Itu perlu koordinasi,” ujarnya.

Sarbin menekankan, rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis Pemprov Malut untuk memastikan seluruh dokumen keuangan tersaji secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan saat proses audit berlangsung. (*)