Pokir DPRD Malut Disorot: Sherly Laos Minta Selaras RPJMD, Akademisi Pertanyakan Usulan Alat Berat

Ringkasan Berita:

• Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menanggapi temuan terkait usulan Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Maluku Utara pada tahun anggaran 2026.
• Usulan tersebut tercantum dalam sejumlah DPA beberapa OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
• Sorotan publik muncul setelah diketahui sebagian Pokir tersebut berupa usulan pengadaan alat berat, yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan langsung masyarakat.

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI — Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menanggapi temuan terkait usulan Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Maluku Utara pada tahun anggaran 2026.

Usulan tersebut tercantum dalam sejumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) beberapa OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Sorotan publik muncul setelah diketahui sebagian Pokir tersebut berupa usulan pengadaan alat berat, yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan langsung masyarakat.

Baca juga: 12 Ramalan Keuangan Shio Besok Jumat 6 Februari 2026: Tikus Investasi Cuan, Ayam Ambisius

Menanggapi hal itu, Sherly Laos mengaku belum menelaah secara rinci daftar Pokir yang diusulkan DPRD.

“Saya belum membaca Pokir DPRD. Tapi komitmen saya bersama DPRD adalah program yang diusulkan harus selaras dengan RPJMD saya dan Pak Wakil Gubernur."

"Kita fokus pada pemberdayaan yang berdampak langsung,” ujar Sherly usai meresmikan gedung serbaguna SMAN 5 Ternate, Kamis (5/2/2026).

Karena belum mempelajari detailnya, Sherly menyatakan belum dapat memberikan jawaban lebih jauh terkait substansi usulan tersebut.

Sementara itu, akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Muammil Sunan, menilai DPRD sebagai representasi rakyat seharusnya lebih peka terhadap kebutuhan publik dalam menyusun Pokir.

Menurutnya, Pokir semestinya diarahkan pada program-program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bukan belanja yang berpotensi tidak tepat sasaran.

“DPRD sebagai wakil rakyat seharusnya fokus pada Pokir yang berdampak langsung. Mereka harus lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat luas, sehingga Pokir tidak diarahkan untuk pengadaan alat berat,” tegas Sunan.

Baca juga: Ramalan Shio Tikus 2026 Lengkap: Keuangan, Cinta, Karier di Tahun Kuda Api

Ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, memiliki peran penting untuk memastikan Pokir yang diakomodasi benar-benar berorientasi pada kepentingan publik.

“Gubernur seharusnya memprioritaskan Pokir DPRD untuk kepentingan umum, bukan untuk perorangan atau kelompok tertentu,” tambahnya.

Isu Pokir alat berat ini menjadi perhatian karena menyangkut transparansi dan akuntabilitas perencanaan anggaran daerah, terutama dalam memastikan setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Maluku Utara. (*)