Bappeda Malut Dorong Survei Opini Publik, Sarmin: Pembangunan Tak Boleh di Ruang Hampa

Ringkasan Berita:

• Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, menegaskan bahwa fondasi pembangunan yang kuat berawal dari keberanian pemerintah untuk mendengar dan memahami suara masyarakat.
• Ia mengibaratkan proses perencanaan pembangunan seperti nelayan yang membaca arah angin sebelum berlayar.
• Menurutnya, pemerintah harus mampu menangkap aspirasi publik sebagai penunjuk arah kebijakan, agar setiap keputusan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, menegaskan bahwa fondasi pembangunan yang kuat berawal dari keberanian pemerintah untuk mendengar dan memahami suara masyarakat.

Ia mengibaratkan proses perencanaan pembangunan seperti nelayan yang membaca arah angin sebelum berlayar.

Menurutnya, pemerintah harus mampu menangkap aspirasi publik sebagai penunjuk arah kebijakan, agar setiap keputusan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Kecelakaan di Gunung Sampe Taliabu, Ahmad Hidayat Mus Soroti Jalan Curam Proyek Lama

“Pembangunan tidak boleh berjalan dalam ruang hampa. Seperti nelayan yang membaca arah angin sebelum melaut, pemerintah harus mendengar suara rakyat sebagai kompas dalam merumuskan kebijakan,” ujar Sarmin.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pada 5 Februari 2026 di Jakarta, yang membahas tindak lanjut rencana pelaksanaan survei opini publik oleh Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia di Maluku Utara.

Survei ini dipandang sebagai instrumen penting untuk menangkap persepsi, harapan, dan penilaian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

Menurut Sarmin, survei tersebut bukan sekadar menyajikan angka dan grafik, melainkan menjadi cermin aspirasi masyarakat yang jujur dan objektif.

“Survei ini bukan hanya statistik. Ini adalah suara rakyat yang harus menjadi dasar perencanaan, agar kebijakan yang disusun lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” tegas Sarmin saat dikonfirmasi Tribunternate.com, Selasa (10/2/2026), melalui telepon.

Menjelang hampir satu tahun kepemimpinan Sherly Laos dan Sarbin Sehe, Sarmin menyebut momentum ini sebagai ruang refleksi bersama untuk menilai sejauh mana capaian yang telah diraih, serta sektor mana yang perlu diperkuat ke depan.

Ia menegaskan bahwa kebijakan publik yang baik harus lahir dari data yang berpihak pada kepentingan masyarakat, serta proses perencanaan yang transparan dan partisipatif.

Baca juga: Sekkab Halmahera Timur: PPPK Malas Jalankan Tugas Lapor ke BKD

“Ketika suara rakyat benar-benar didengar, pembangunan tidak berjalan sendiri, tetapi tumbuh bersama harapan masyarakatnya,” katanya.

Sarmin pun mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan data sebagai pijakan utama dan aspirasi publik sebagai kompas arah pembangunan.

“Mari kita jadikan data sebagai cahaya dan aspirasi masyarakat sebagai penunjuk arah, agar setiap langkah pembangunan Maluku Utara semakin kokoh, adil, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)