Komisi III DPRD Taliabu dan Dishub Gelar Rapat, Bahas Dugaan Penggelapan Hasil Petani

Ringkasan Berita:1. Komisi III DPRD Pulau Taliabu dan Dishub gelar rapat yang membahas laporan masyarakat tentang dugaan penggelapan hasil tani
2. Informasinya, dugaan penggelapan komprador kapal rute Taliabu-Luwuk bukan baru sekali terjadi
3. Kerugian dugaan penggelapan hasil tani yang diterima Komisi III DPRD Pulau Taliabu sudah kurang lebih Rp 300 juta

TRIBUNTERNATE.COM, TALIABU - Komisi III DPRD Pulau Taliabu, Maluku Utara dan Dinas Perhubungan (Dishub) gelar rapat membahas laporan masyarakat tentang dugaan penggelapan hasil tani yang dititipkan ke komprador kapal.

Ada pun komprador kapal yang dimaksud ialah komprador KM Aksar Saputra 06, KM Graselia dan juga komprador KM Ratu Maria.

Informasinya, dugaan penggelapan komprador kapal rute Taliabu-Luwuk bukan baru sekali terjadi.

Plt Kepala Dishub Pulau Taliabu Martono menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan ini.

Baca juga: Bupati Taliabu Sashabila Mus Hadiri Agenda Penandatanganan Berita Acara IPPR di Kementerian ATR/BPN

Namun mereka masih membutuhkan data terlebih dahulu agar mengetahui berapa petani yang dirugikan.

Karena itu pihaknya akan menyurat ke desa-desa yang petaninya komplains, salah satunya Desa Tanjung Una.

"Jadi data kerugiankan selama ini kami belum kantongi. Jadi hasil rapat tadi kami simpulkan, kami dari dinas minimal akan melayangkan surat untuk minta data kerugian masyarakat ke desa-desa, "katanya diwawancara Tribunternate.com usai rapat.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Pulau Taliabu Budiman L. Mayabubun dalam rapat menyampaikan kerugian hasil tani yang diterima sudah kurang lebih Rp 300 juta.

"Angka kerugian ini terjadi untuk kali kedua di wilayah utara. Kemarin juga terjadi di KM Aksar Saputra 06, dan masalah ini sudah dilaporkan ke Polres Banggai, "ungkap Budiman.

Akan tetapi yang jadi masalah saat ini adalah, pihak perusahaan tidak mau bertanggung jawab atas ulah komprador yang menangani hasil tani milik warga.

"Padahal seluruh awak kapal menjadi tanggung jawab kapal, mulai dari muat sampai bongkar itu tanggung jawab mereka, "terangnya.

Baca juga: Dukung Swasembada Pangan, Pemkab Taliabu Target Setiap Desa Punya Lahan Pertanian 1 Hektare

Diketahui rapat tersebut berlangsung kurang lebih 1 jam dan akan dilanjutkan kembali.

Sebab rapat yang dibuat belum lengkap, karena tak dihadiri pihak Wilayah Kerja (Wilker) Pelabuhan Bobong.

Sementara itu, jika terbukti, Komisi III DPRD Pulau Taliabu akan menyurat pihak perusahaan maupun kapal untuk bertanggung jawab. (*)