PPIHD Malut Matangkan Persiapan Haji 2026, Fokus Pelayanan dan Transparansi Anggaran

Ringkasan Berita:

1. PPIHD Provinsi Maluku Utara mulai mematangkan persiapan pelayanan keberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) tahun 2026.
2. Langkah awal itu ditandai dengan rapat koordinasi yang digelar di Asrama Haji Ngade, Ternate, Jumat (20/2/2026).
3. Rapat dipimpin langsung Ketua PPIHD, Asrul Gailea, dan dihadiri seluruh koordinator bidang kepanitiaan. Forum tersebut membahas secara rinci kebutuhan teknis dan anggaran.

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Provinsi Maluku Utara mulai mematangkan persiapan pelayanan keberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) tahun 2026.

Langkah awal itu ditandai dengan rapat koordinasi yang digelar di Asrama Haji Ngade, Ternate, Jumat (20/2/2026).

Rapat dipimpin langsung Ketua PPIHD, Asrul Gailea, dan dihadiri seluruh koordinator bidang kepanitiaan. Forum tersebut membahas secara rinci kebutuhan teknis dan anggaran, mulai dari proses keberangkatan jemaah dari Ternate menuju embarkasi Makassar hingga pemulangan kembali ke Maluku Utara.

Baca juga: 5 Shio Paling Beruntung Minggu 22 Februari 2026: Bebas Stres, Beban Hilang

Setiap bidang memaparkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sesuai kebutuhan pelayanan di lapangan.

Salah satu paparan datang dari Koordinator Bidang Transportasi yang dipimpin Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Maluku Utara, Dedy Kotambunan.

Dedy menjelaskan kebutuhan armada bus untuk mengantar jemaah dari Bandara Sultan Babullah Ternate menuju lokasi transit, serta transportasi dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ke Asrama Haji Sudiang.

“Seluruh kebutuhan transportasi harus disiapkan secara matang demi kenyamanan dan keselamatan jemaah, baik saat keberangkatan maupun kepulangan,” ujarnya dalam rapat.

Ketua PPIHD Maluku Utara, Asrul Gailea, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran haji harus semakin efektif dan tepat sasaran setiap tahunnya.

Ia mengingatkan seluruh panitia agar menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan riil, bukan sekadar formalitas administratif.

“Sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur, anggaran yang diusulkan benar-benar harus menjadi kebutuhan nyata untuk kelancaran pelayanan masyarakat yang melaksanakan ibadah haji,” tegas Asrul.

Baca juga: Bank Maluku Malut Bobong Bantah Undian 10 Tiket Umrah Gratis, Zulfikar: Itu Hoaks

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran, sehingga setiap dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan serta memberi manfaat langsung bagi jemaah.

Seluruh usulan anggaran tersebut, lanjutnya, akan disampaikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah dengan melibatkan unsur Inspektorat untuk memastikan seluruh proses belanja sesuai aturan yang berlaku.

Dengan perencanaan yang dilakukan sejak dini, PPIHD Maluku Utara optimistis penyelenggaraan haji tahun 2026 dapat berjalan lebih tertib, nyaman, dan berkualitas, sekaligus menghadirkan pelayanan terbaik bagi para tamu Allah asal Maluku Utara. (*)