Pemprov Maluku Utara Tambah Kuota RTLH 2026, Anggaran Capai Rp 40,7 Miliar

Ringkasan Berita:1. Pemprov Maluku Utara kembali melanjutkan program unggulan di sektor perumahan melalui bantuan RTLH di tahun ini
2. Di bawah kepemimpinan Sherly - Sarbin, jumlah penerima manfaat justru ditingkatkan meski daerah tengah menghadapi tekanan fiskal
3. Jika di 2025 setiap unit dialokasikan Rp 50 juta, tahun ini meningkat menjadi Rp 60 juta per unit

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemprov Maluku Utara kembali melanjutkan program unggulan di sektor perumahan melalui bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tahun ini.

Di bawah kepemimpinan Sherly - Sarbin, jumlah penerima manfaat justru ditingkatkan meski daerah tengah menghadapi tekanan fiskal.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku Utara Musrifah Alhadar mengungkapkan, pada 2026, pemerintah mengalokasikan 1.200 unit RTLH, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 700 unit.

"Komposisinya terdiri dari 150 unit pembangunan rumah baru, 700 unit rehabilitasi rumah, serta 350 paket dapur sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, "jelas Musrifah di Ternate, Senin (23/2/2026).

Baca juga: Update Harga dan Buyback Emas Antam Selasa 24 Februari 2026: Naik Rp40 Ribu per Gram

Tak hanya dari sisi kuantitas, nilai bantuan untuk pembangunan rumah baru juga mengalami kenaikan.

Jika di 2025 setiap unit dialokasikan Rp 50 juta, tahun ini meningkat menjadi Rp 60 juta per unit.

Sementara itu, bantuan rehabilitasi tetap Rp 35 juta per unit dan dapur sehat Rp 25 juta per paket.

Kenaikan nilai bantuan rumah baru tersebut merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya, guna memastikan kualitas bangunan yang lebih layak, aman, dan berkelanjutan.

Secara total, anggaran RTLH di 2026 mencapai Rp 40,7 miliar, dengan rincian Rp 7,5 miliar untuk pembangunan rumah baru, Rp 24,5 miliar untuk rehabilitasi dan Rp 8,7 miliar untuk program dapur sehat.

"Tahun ini ada peningkatan. Ini membuktikan komitmen ibu hubernur dan Pak Wakil Gubernur untuk memastikan masyarakatnya memiliki rumah yang layak, aman dan nyaman, "ujar Musrifah.

Ia menegaskan, pelaksanaan program RTLH 2026 akan diawasi secara ketat oleh tim teknis Disperkim agar pembangunan berjalan sesuai standar serta tepat sasaran.

Bahkan, Gubernur disebut rutin melakukan pemantauan langsung guna memastikan tidak ada kendala berarti di lapangan.

Meski demikian, Musrifah mengakui kebutuhan rumah layak huni masih sangat besar dan belum sepenuhnya dapat dipenuhi melalui APBD.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Kurikulum Merdeka Halaman 126 127, Lengkap dan Akurat

Karena itu, pemerintah provinsi terus mendorong sinergi pendanaan melalui APBN khususnya dengan dukungan Kementerian Perumahan RI.

"Program ini dinilai menjadi instrumen strategis Pemprov Maluku Utara dalam menekan angka kemiskinan/"

"Meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terpencil dan kepulauan, "tutup Musrifah. (*)