DP3A Maluku Utara Dorong Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kasus Kekerasan Mulai Menurun

Ringkasan Berita:1. Pemprov Maluku Utara melalui DP3A terus memperkuat komitmen dalam membangun lingkungan yang ramah perempuan dan anak
2. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Daerah (Rakorda) 2026, Selasa (7/4/2026) di Ternate
3. Hairiah: "Tujuan utama Rakorda ini adalah memperkuat kolaborasi lintas sektor, membangun lingkungan yang peduli perempuan dan anak, serta meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi"

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemprov Maluku Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) terus memperkuat komitmen dalam membangun lingkungan yang ramah perempuan dan anak.

Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Daerah (Rakorda) 2026, Selasa (7/4/2026) di Ternate yang memaparkan capaian sekaligus tantangan ke depan.

Kepala DP3A Maluku Utara, Hairiah dalam laporannya menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci utama dalam menekan angka kekerasan serta meningkatkan pemberdayaan perempuan.

"Tujuan utama Rakorda ini adalah memperkuat kolaborasi lintas sektor, membangun lingkungan yang peduli perempuan dan anak, serta meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi, "ujarnya.

Baca juga: PPIHD Malut Cek Kesiapan Bandara Makassar Jelang Keberangkatan Haji 2026

Data menunjukan, kondisi ketimpangan gender di Maluku Utara terus mengalami perbaikan dalam beberapa tahun terakhir.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada 2024 tercatat sebesar 0,508, dengan capaian terbaik berada di Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate.

Namun demikian, kesenjangan antar wilayah masih menjadi pekerjaan rumah. Beberapa kabupaten dinilai masih kesulitan mencapai capaian yang sama, menunjukkan perlunya intervensi yang lebih merata.

Selain itu, partisipasi angkatan kerja perempuan juga mengalami penurunan sebesar 1,24 persen pada 2025.

Hal ini disebabkan masih banyak perempuan, khususnya di pedesaan, yang berfokus pada aktivitas domestik serta keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi, DP3A mencatat sebanyak 261 pelaku UMKM perempuan telah menerima bantuan pada 2025 yang tersebar di tujuh kabupaten/kota.

Tak hanya itu, kerja sama dengan program PNM Mekar juga berhasil menjangkau 3.492 perempuan pelaku usaha melalui pemberian akses permodalan di empat daerah.

Program ini dinilai menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan sekaligus memperkuat ekonomi keluarga.

Kabar baik datang dari penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pada 2025, jumlah korban kekerasan perempuan turun menjadi 129 kasus dari 190 kasus di tahun sebelumnya.

Sementara itu, kasus kekerasan terhadap anak juga menurun dari 295 kasus pada 2024 menjadi 223 kasus di 2025.