Pemkab Halmahera Selatan
Halmahera Selatan Jadi Daerah Pertama di Malut Ikuti Assessment Kesiapan Digital 2026
Kabupaten Halmahera Selatan menjadi daerah pertama di Provinsi Maluku Utara yang menggelar kegiatan Pendampingan Assessment Kesiapan Digital
Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Sitti Muthmainnah
Ringkasan Berita:
- Kabupaten Halmahera Selatan menjadi daerah pertama di Provinsi Maluku Utara yang menggelar kegiatan Pendampingan Assessment Kesiapan Digital Tahun 2026.
- Kegitan ini berlangsung di ruangan rapat Kantor Bupati Halmahera Selatan, Jl. Kebun Karet Putih, Kecamatan Bacan Selatan, Jumat (27/2/2026).
- Ada pun kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut dari undangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait pendampingan kesiapan digital batch 1 tahun 2026.
TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Kabupaten Halmahera Selatan menjadi daerah pertama di Provinsi Maluku Utara yang menggelar kegiatan Pendampingan Assessment Kesiapan Digital Tahun 2026.
Kegitan ini berlangsung di ruangan rapat Kantor Bupati Halmahera Selatan, Jl. Kebun Karet Putih, Kecamatan Bacan Selatan, Jumat (27/2/2026).
Ada pun kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut dari undangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait pendampingan kesiapan digital batch 1 tahun 2026.
Baca juga: Rumah Makan Mas Bima di Bobong Taliabu Dibobol, Uang Kotak Amal Setahun Raib
Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi, Aris Kurniawan, beserta jajaran teknis pendamping, turut menghadiri kegiatan.
Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba, menjelaskan bahwa Assessment Kesiapan Digital bertujuan mengukur kesiapan daerah dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kemudian memperkuat transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.
Seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun diminta memastikan kesiapan data dan dokumen pendukung sesuai indikator yang telah ditetapkan.
Bassam juga menegaskan, transformasi digital tidak boleh hanya sebatas memenuhi indikator administratif.
“Kita tidak ingin ini hanya sekadar memenuhi indikator. Digitalisasi harus mempermudah pelayanan, mempercepat proses birokrasi, dan meningkatkan transparansi. OPD harus benar-benar siap, bukan sekadar melengkapi berkas,” imbuhnya.
Baca juga: Setahun Bassam Kasuba–Helmi Umar, Ekonomi Halmahera Selatan Tumbuh 37,33 Persen
Pj Sekretaris Daerah Halmahera Selatan sekaligus Koordinator SPBE Daerah, Abdillah Kamarullah, mengatakan assessment ini menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Oleh karena itu, ia memintia semua pimpinan OPD harus serius dan proaktif dalam mengimplementasikan kesiapan transformasi digital.
“Kelengkapan data dan dokumen bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi cerminan kesiapan transformasi digital daerah,” pungkas Abdillah. (*)
| Inspektorat Halsel Hanya Audit 100 dari 249 Desa pada 2026, Ini Alasannya |
|
|---|
| Karena Anggaran Terbatas, Pemkab Halmahera Selatan Tiadakan Festival Saruma 2026 |
|
|---|
| Pemkab Halmahera Selatan Jadwalkan Open Job Fair 2026, Hadirkan Perusahaan Penyedia Lapangan Kerja |
|
|---|
| DPMD Halmahera Selatan Bakal Tindak Kades Nonaktif yang Nekat Cairkan DD Rp 40 Juta |
|
|---|
| Belanja Pegawai Capai 36 Persen, Pemkab Halmahera Selatan Dorong Nilai APBD Diperbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/ternate/foto/bank/originals/asesmen-digital-pemkab-halsel.jpg)