20 Program Aksi Sherly Laos–Sarbin Sehe Masuk Ranwal Pembangunan Malut 2027

Ringkasan Berita:

1. Bappeda Malut menyusun Rancangan Awal RKPD 2027 dengan 20 program aksi yang menjadi agenda kerja Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe.
2. 5 prioritas pembangunan Malut tahun 2027 mencakup pelayanan dasar masyarakat, konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi dan hilirisasi sumber daya alam, reformasi birokrasi, serta ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan.

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara mulai menyusun arah pembangunan daerah untuk tahun 2027 melalui Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen perencanaan tersebut menjadi pedoman awal dalam menentukan prioritas pembangunan provinsi. Sebelum ditetapkan, rancangan ini terlebih dahulu dibahas melalui forum konsultasi publik guna menyerap berbagai masukan dari para pemangku kepentingan pembangunan di Maluku Utara.

Kepala Bappeda Maluku Utara, Muhammad Sarmin S Adam, kepada Tribunternate.com, Jumat (13/3/2026) menjelaskan bahwa dalam Ranwal RKPD 2027 tercantum sebanyak 20 program aksi yang menjadi agenda kerja Gubernur Sherly Laos bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe.

Baca juga: Pemkab Halmahera Tengah Matangkan Persiapan Salat Idul Fitri 2026

Menurut Sarmin, puluhan program tersebut merupakan turunan dari lima prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi fokus pemerintah provinsi dalam beberapa tahun mendatang.

Prioritas pertama diarahkan pada percepatan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Dalam bidang ini, pemerintah menyiapkan enam program utama, di antaranya pembangunan rumah sakit bertaraf internasional, penyediaan layanan kesehatan gratis, pembangunan rumah layak huni, serta penyediaan dapur sehat bagi masyarakat.

Selain itu, lanjut Sarmin, pemerintah juga merencanakan program pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Program lain yang tak kalah penting adalah revitalisasi sarana dan prasarana sekolah serta madrasah, termasuk kebijakan pendidikan gratis bagi siswa SMA dan SMK yang dilengkapi dengan bantuan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Pada prioritas kedua, pemerintah menitikberatkan pada percepatan konektivitas wilayah serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Dalam prioritas ini, dua program utama disiapkan, yakni pembangunan jalur transportasi strategis seperti ruas Sofifi–Ekor–Buli dan Sofifi–Ekor–Kobe, serta pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan di sejumlah wilayah.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pengembangan kawasan Sofifi sebagai bagian dari konsep Sofifi–Halmahera Metropolitan.

Prioritas ketiga berkaitan dengan percepatan pembangunan wilayah ekonomi serta hilirisasi sumber daya alam. Terdapat enam program yang disiapkan, antara lain pembangunan akses jalan tani, bantuan alat tangkap bagi nelayan, pengembangan UMKM berbasis budaya lokal, penguatan ekosistem pendukung program makanan bergizi, percepatan pembangunan destinasi pariwisata, serta penguatan ketahanan pangan dan pengendalian harga bahan pokok.

Baca juga: Jamin Energi Jelang Idul Fitri, Pertamina Patra Niaga Papua-Maluku Tingkatkan Stok dan Layanan

Selanjutnya pada prioritas keempat, pemerintah fokus pada penguatan reformasi birokrasi dan inovasi daerah. Dalam prioritas ini terdapat satu program utama, yaitu transformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.

Sementara pada prioritas kelima, yang berorientasi pada penguatan ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan, terdapat tiga program aksi. Program tersebut meliputi penyaluran bantuan sosial bagi rumah ibadah, imam, pendeta, aparatur sipil negara, serta buruh. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program pemberdayaan perempuan dan pemuda serta pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

Sarmin menambahkan, pembiayaan pembangunan pada tahun 2027 akan difokuskan pada tiga hal utama, yaitu mendukung pelaksanaan prioritas daerah, menyelaraskan program daerah dengan prioritas nasional, serta memenuhi kebutuhan operasional perangkat daerah. (*)