Tiket Subsidi Mudik Jadi Sorotan, DPRD Maluku Utara Dorong Perbaikan Sistem Distribusi

Ringkasan Berita:1. Permasalahan distribusi tiket subsidi mudik Lebaran kembali mencuat di Maluku Utara

2. Lonjakan jumlah penumpang yang tidak diimbangi dengan ketersediaan tiket memicu antrean panjang

3. Padahal, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 4 miliar untuk program subsidi transportasi laut

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Permasalahan distribusi tiket subsidi mudik Lebaran kembali mencuat di Maluku Utara. Lonjakan jumlah penumpang yang tidak diimbangi dengan ketersediaan tiket memicu antrean panjang di pelabuhan, bahkan membuat sebagian warga terancam gagal mudik.

Padahal, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 4 miliar untuk program subsidi transportasi laut. Namun, di lapangan, banyak masyarakat mengaku kesulitan memperoleh tiket, terutama pada rute-rute antarpulau dengan tingkat permintaan tinggi.

Ketua Fraksi Partai Hanura di DPRD Maluku Utara, Yusran Pauwah, menilai persoalan ini tidak sekadar soal keterbatasan kuota, melainkan juga berkaitan dengan tata kelola yang belum optimal.

“Jika anggaran besar sudah disiapkan, maka hasilnya harus benar-benar dirasakan masyarakat. Ini soal keadilan dan efektivitas kebijakan publik,” tegas Yusran, Rabu (18/3/2026) kepada Tribunternate.com.

Baca juga: Ramalan Shio Monyet, Ayam, Anjing, Babi Besok Jumat 20 Maret 2026: Karier, Cinta, Nomor Hoki

Ia juga mengingatkan bahwa kondisi ini harus menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi arus balik Lebaran yang berpotensi lebih padat dan kompleks.

Solusi Strategis dari Fraksi Hanura
Tak hanya mengkritik, Fraksi Hanura DPRD Maluku Utara juga menawarkan sejumlah langkah konkret yang dinilai bisa segera diterapkan:

1. Digitalisasi Sistem Tiket Subsidi Pemerintah didorong membangun sistem reservasi berbasis digital yang transparan dan terintegrasi. Dengan sistem ini, masyarakat dapat memesan tiket secara daring, mengurangi antrean, sekaligus menutup celah praktik percaloan.

2. Penambahan Kuota dan Armada Kapal Menghadapi lonjakan penumpang, pemerintah perlu menambah kuota subsidi serta menggandeng operator swasta secara terukur. Penambahan frekuensi pelayaran pada rute padat juga dinilai sebagai langkah cepat yang realistis.

3. Pendataan Berbasis NIK Distribusi tiket subsidi harus berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

4. Pembentukan Posko Terpadu Mudik dan Arus Balik Posko terpadu di pelabuhan diharapkan menjadi pusat informasi, pengaduan, sekaligus pengawasan langsung. Kehadirannya diyakini mampu mengurai kepadatan dan meningkatkan kualitas pelayanan.

5. Pengawasan Ketat dan Audit Anggaran Fraksi Hanura juga mendorong adanya pengawasan terpadu serta audit penggunaan anggaran subsidi, guna memastikan tidak terjadi kebocoran dan seluruh dana benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Yusran menegaskan, solusi yang ditawarkan bukan sekadar wacana, melainkan langkah konkret yang harus segera diambil pemerintah.

Baca juga: 12 Ramalan Shio Lengkap Kamis 19 Maret 2026: Cinta, Karier, Nomor Hoki

“Kami ingin solusi yang langsung menyentuh persoalan di lapangan. Pemerintah harus bergerak cepat sebelum arus balik menjadi lebih kompleks,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi, termasuk operator pelayaran dan aparat keamanan, guna menciptakan sistem transportasi mudik yang aman, tertib, dan berkeadilan.

"Dengan berbagai dinamika tersebut, DPRD melalui Fraksi Hanura menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan transportasi publik di Maluku Utara, agar benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat, terutama pada momentum penting seperti Lebaran, "tandasnya. (*)