DPRD Desak Pembukaan Jalan Sula–Taliabu, Sarbin Sehe: Diproses Jadi Jalan Provinsi

Ringkasan Berita:

1. Yusran Pauwah mendesak Pemprov segera membuka dan mempercepat pembangunan ruas jalan provinsi di wilayah Sula dan Taliabu karena dinilai belum merata.
2. Alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp20 miliar pada APBD 2026 dianggap belum cukup untuk memenuhi kebutuhan.
3. Wakil Gubernur Sarbin Sehe menyatakan pemerintah tengah memproses alih status sekitar 16–20 km ruas jalan di Taliabu menjadi jalan provinsi sebagai bagian dari pemerataan pembangunan.

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI — Pemerintah Provinsi Maluku Utara didesak untuk segera membuka dan mempercepat pembangunan ruas jalan provinsi di wilayah Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu.

Desakan ini disampaikan Anggota DPRD Malut dari Daerah Pemilihan V, Yusran Pauwah, dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung di Sofifi, Jumat (27/3/2026).

Dalam forum yang juga dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe itu, Yusran menilai pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Sula–Taliabu belum mendapat perhatian yang merata.

Baca juga: Penuh Keberuntungan! 5 Zodiak dengan Ramalan Bintang Terbaik Sepanjang Pekan 30 Maret - 5 April 2026

“Di daerah kami, pembangunan ruas jalan provinsi belum menjadi fokus utama. Ini yang kami rasakan langsung di lapangan,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, alokasi anggaran infrastruktur untuk wilayah tersebut pada APBD 2026 hanya sekitar Rp20 miliar.

jumlah itu dinilai belum cukup untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang mendesak, terutama pembukaan akses jalan antarwilayah.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah ruas jalan strategis yang belum tersentuh pembangunan, termasuk akses penghubung dari Sofifi menuju Sanana hingga Taliabu yang hingga kini belum terbuka sepenuhnya.

Tak hanya soal jalan, Yusran juga menyoroti persoalan keterbatasan pasokan listrik di wilayahnya. Ia meminta pemerintah provinsi segera berkoordinasi untuk menambah kuota listrik bagi masyarakat.

“Selama ini masih terjadi kekurangan pasokan listrik. Pemerintah harus segera mengambil langkah, karena kapasitas yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyinggung nasib guru honorer di dapilnya yang belum terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), meski telah mengabdi hingga puluhan tahun.

“Ini harus menjadi catatan serius. Banyak guru yang sudah hampir 20 tahun mengabdi, tetapi belum masuk dalam sistem. Ini perlu dievaluasi oleh Dinas Pendidikan,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sarbin Sehe menjelaskan bahwa pemerintah provinsi tengah melakukan proses alih status sejumlah ruas jalan di Taliabu dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi.

Baca juga: Peruntungan Berubah! 3 Shio Ini Paling Hoki dan Benasib Baik Selama Pekan 30 Maret - 5 April 2026

“Kami sedang memproses alih fungsi sekitar 16 hingga 20 kilometer ruas jalan agar bisa ditangani oleh provinsi,” jelasnya.

Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan, dengan tetap mempertimbangkan aspek produktivitas dan manfaat ekonomi dari infrastruktur yang dibangun.

“Prinsipnya, pemerataan tidak diabaikan. Namun tetap harus mempertimbangkan efektivitas dan manfaat dari pembangunan itu sendiri,” pungkasnya. (*)