1.763 Peserta PBI JKN Dinonaktifkan, Pemkot Tidore Gandeng BPS Perbarui Data

Ringkasan Berita:

1. Pemkot Tidore Kepulauan berkolaborasi dengan BPS menggelar bimbingan teknis pemutakhiran data PBI JKN menyusul penonaktifan 1.763 peserta.
2. Wali Kota menegaskan pentingnya validasi data agar bantuan tepat sasaran dan warga yang membutuhkan dapat segera memperoleh kembali layanan kesehatan.

TRIBUNTERNATE.COM, TIDORE – Dinas Sosial Tidore Kepulauan berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar bimbingan dan pelatihan bagi SDM Program Keluarga Harapan (PKH) serta admin pengisi data aplikasi SIKS-NG tingkat kelurahan dan desa.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda, Senin (30/3/2026), ini dihadiri Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen.

Pelatihan ini digelar sebagai respons cepat atas kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI yang menonaktifkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) pada segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), sebagaimana tertuang dalam SK Kemensos RI Nomor 03/HUK/2026.

Baca juga: Wali Kota Tidore Sampaikan LKPJ 2025, Capaian Kinerja 100,49 Persen

Berdasarkan data by name by address (BNBA), sebanyak 1.763 peserta PBI JKN di Kota Tidore Kepulauan terdampak penonaktifan dan perlu segera dilakukan pemutakhiran data.

Muhammad Sinen dalam sambutannya mengapresiasi kolaborasi antara Dinas Sosial dan BPS serta meminta peserta mengikuti pelatihan dengan serius.

“Kami berharap peserta dapat memahami materi dengan baik sehingga saat turun ke lapangan, mampu menghasilkan data yang valid dan akurat sesuai kondisi masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemutakhiran data penting dilakukan agar masyarakat yang masih layak menerima bantuan dapat segera diaktifkan kembali kepesertaannya.

“Bagi warga yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan, harus segera dilakukan reaktivasi agar dapat kembali mengakses fasilitas kesehatan,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan BPS Kota Tidore Kepulauan, Oki Afrizal, menjelaskan bahwa pihaknya bertugas memberikan bimbingan teknis sekaligus menyediakan aplikasi FASIH guna mempermudah proses pemutakhiran data.

“Pemutakhiran ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Kami juga mengimbau masyarakat agar memberikan informasi yang jujur sesuai kondisi ekonomi agar data yang dihasilkan tepat sasaran,” jelasnya.

Baca juga: Mudik Bersubsidi 2026 di Malut Rampung, 12.348 Warga Terlayani

Kepala Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan, Umar Zen, menambahkan pihaknya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pemutakhiran data tersebut.

Dalam waktu dekat, Dinas Sosial juga akan melibatkan camat, lurah, dan kepala desa guna mendukung kelancaran proses di lapangan.

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, dengan peserta offline berasal dari Kecamatan Tidore, Tidore Selatan, dan Tidore Timur, serta peserta online dari Kecamatan Tidore Utara, Oba Utara, Oba Tengah, Oba, dan Oba Selatan. (*)