RDP DPRD Taliabu: Fraksi PKD Walk Out, La Ode Yasir Tetap Lanjutkan Pembahasan

Ringkasan Berita:

1. Wakil Bupati Pulau Taliabu La Ode Yasir menghadiri RDP DPRD yang membahas sejumlah program strategis, seperti kuota PPPK, pembangunan infrastruktur, dan sektor pendidikan. Rapat tetap berlangsung meski Bupati tidak hadir.
2. RDP DPRD Taliabu diwarnai aksi walk out Fraksi PKD karena ketidakhadiran bupati. Namun, pembahasan tetap berjalan dengan fokus pada pemerataan guru, pembangunan jalan, serta penyelesaian proyek-proyek vital daerah.

TRIBUNTERNATE.COM, TALIABU - Wakil Bupati Pulau Taliabu, La Ode Yasir, menghadiri undangan rapat dengar pendapat atau RDP di ruangan Ketua DRPD, Senin (6/4/2026).

Berdasarkan undangan, rapat ditujukan ke Bupati Pulau Taliabu Sashabila Mus. Namun, orang nomor satu ini belum berkesempatan hadir.

Saat rapat berlangsung, Fraksi PKD DPRD Pulau Taliabu memilih keluar ruangan, alasannya karena bupati absen.

Baca juga: Pasca Bentrok, Bupati Halteng Ikram Sangadji Pimpin Apel dan Kerja Bakti di Sibenpopo-Banemo

Meski demikian, rapat berjalan dengan lancar yang dipimpin oleh Ketua DPRD Moh. Nuh Hasi.

Hadir juga Fraksi-fraksi lainnya, serta para jajaran pimpinan OPD Pemkab Pulau Taliabu.

Rapat tersebut membahas beberapa program penting didaerah, diantaranya bicara soal kuota PPPK, pembangunan fisik, dan sektor pendidikan.

Kuota PPK

Penjabat (Pj) Sekertaris Daerah (Sekda) Pulau Taliabu, Hayatuddin Fataruba, menyampaikan pemerintah daerah menargetkan kuota PPPK sebesar 30 persen.

Angka ini disesuaikan dengan menyeimbangkan postur anggaran dan kebutuhan pegawai.
 
"Mengenai konektivitas wilayah, pemerintah telah memetakan rencana strategis untuk tahun anggaran 2026," terangya, Senin (6/4/2026).

Infrastruktur

Disamping itu, lanjutnya, Pemkab Pulau Taliabu akan membuka badan jalan baru di wilayah selatan hingga ke bagian timur selatan Taliabu.

Tujuannya untuk menyentuh akses di desa-desa yang terisolasi.

"Kami juga memastikan penyelesaian beberapa proyek vital, seperti jembatan fangahu, pembangunan musala Kejari, hingga sistem drainase di sekitar rumah sakit, agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Untuk pekerjaan PL, laporannya sudah berjalan sejak Januari lalu," bebernya.

Pendidikan

Hayatuddin mengatakan, pendidikan jadi poin penting yang didiskusikan pada rapat dengan DPRD Pulau Taliabu.

Dia mengaku ada masalah penumpukan guru di satuan pendidikan tertentu, yang berdampak pada kekurangan guru di sekolah lain.

Berangkat dari masalah ini, Dinas Pendidikan Pulau Taliabu akan melakukan pemerataan distribusi tenaga pendidik secara proporsional.

Baca juga: Harga Emas Antam Naik Rp19 Ribu per Gram, Cek Juga Buyback Terbaru Selasa 7 April 2026

Diterangkan, secara teknis satu sekolah dasar (SD) minimal punya 10 guru. Meliputi 6 guru kelas, satu kepala sekolah (kepsek), dan guru mata pelajaran spesifik, seperti guru agama dan olahraga.

Walupun sebaliknya, jumlah siswa-siswinya masih sedikit.

"Sementara untuk tingkat SMP, kebutuhan guru dihitung berdasarkan beban mata pelajaran. Sehingga, seringkali jumlah guru terlihat banyak walaupun jumlah kelasnya terbatas," tandasnya. (*)