Pembentukan Kodam di Maluku Utara Dapat Sambutan Positif Mayjen TNI Dody Triwinarto

Ringkasan Berita:1. Rencana pembentukan Kodam ini mendapat sambutan positif dari Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto
2. Maluku Utara akan segera memiliki Kodam mandiri yang nantinya membawahi 10 satuan militer
3. Kodam yang nanti dibangun disulkan bernama Kodam Moloku Kie Raha (MKR)

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Rencana pembentukan Kodam mendapat sambutan positif dari Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto.

"Kalau memang itu program dari pusat, dari Angkatan Darat, ya mungkin dalam tahun ini Kodam akan dibentuk baru."

"Terpenting ialah kepemilikan tanah dan surat-suratnya harus lengkap dulu."

"Insya Allah kita doakan tahun ini bisa terbentuk, "ucapnya dalam pengarahan prajurit di Korem 152/Babullah Ternate, Jumat (17/4/2026).

Baca juga: Brigjen TNI Enoh Solehudin: Kodam Moloku Kie Raha Akan Dibentuk di Maluku Utara di 2026

Untuk itu Mayjen TNI Dody Triwinarto mengajak kepada semua pihak untuk bekerja sama guna mendorong Maluku Utara lebih baik.

"Anggaplah TNI adalah keluarga, rakyat itu bagaikan ikan dan air, jadi kita saling membutuhkan, "harapnya. (*)

Kodam Moloku Kie Raha

Maluku Utara akan segera memiliki Kodam mandiri yang nantinya membawahi 10 satuan militer.

Saat ini Maluku Utara masih berada di bawah komando Kodam XV/Pattimura yang berpusat di Ambon, Maluku.

Nama dan filosofi: Kodam Moloku Kie Raha

Kodam yang nanti dibangun disulkan bernama Kodam Moloku Kie Raha (MKR).

Nama tersebut diambil dari filosofi konfederasi 4 kesultanan di Maluku Utara, yaitu:

• Kesultanan Ternate
• Kesultanan Tidore
• Kesultanan Jailolo
• Kesultanan Bacan

Persiapan lokasi dan status lahan

Pemprov Maluku Utara saat ini tengah fokus pada penyediaan markas yang berlokasi di Sofifi.

Baca juga: Pemprov Malut dan Kodam XV/Pattimura Teken MoU Pemanfaatan 82.713 Hektare Hutan Lindung di Morotai

• Lokasi: Eks lahan HGB 03 milik PT Darko
• Luas lahan: 200.390 meter persegi
• Status: Pemerintah provinsi sedang mempercepat penyelesaian status hukum lahan agar resmi menjadi tanah negara, sehingga pembangunan Kodam bisa segera dimulai. (*)