Harga Kopra di Halmahera Selatan Stagnan di Angka Rp 12 Ribu per Kilogram

Ringkasan Berita:1. Harga kopra di Halmahera Selatan, Maluku Utara tidak mengalami kenaikan dalam 4 bulan terakhir
2. Sejak awal Januari 2026, harga komoditas unggulan ini bertahan di angka Rp 12 ribu per kilogram
3. Kondisi ini menunjukan penurunan jika dibandingkan dengan harga pada 2025

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Harga kopra di Halmahera Selatan, Maluku Utara tidak mengalami kenaikan dalam 4 bulan terakhir.

Sejak awal Januari 2026, harga komoditas unggulan ini bertahan di angka Rp 12 ribu per kilogram.

Kondisi ini menunjukan penurunan jika dibandingkan dengan harga pada 2025, di mana harga kopra sempat berada di kisaran Rp 14 ribu hingga Rp 16 ribu per kilogram.

Di tingkat pengepul, seperti Toko Hasil Bumi dan Toko Mandiri Raya di Labuha, Kecamatan Bacan, harga beli dari petani dipatok flat di angka Rp 12 ribu per kilogram.

Baca juga: Puluhan Pangkalan Kayu di Halmahera Selatan Ditutup Sementara, Terindikasi Masalah Izin Bahan Baku

Kedua toko ini merupakan pemasok utama yang mendistribusikan hasil bumi ke Surabaya, Jawa Timur.

Wernad, karyawan Toko Hasil Bumi, mengonfirmasi bahwa harga tersebut belum berubah sejak awal tahun.

Ia juga menyebutkan komoditas lain seperti pala harganya pun tetap stabil.

"Kopra tetap sama, tidak berubah, begitu juga harga pala tetap di Rp 80 ribu per kilogram untuk kualitas bagus, "ujar Wernad saat ditemui, Selasa (28/4/2026).

Menurut Wernad, fluktuasi harga kopra sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar global.

Karena itu pihaknya hanya melakukan penyesuaian mengikuti dinamika bursa.

"Bursa naik harga naik, bursa turun harga turun. Semuanya tergantung permintaan pasar dunia, "sambungnya.

Menanggapi kondisi yang stagnan dan cenderung rendah ini, Ketua DPD KNPI Halmahera Selatan Sefnat Tagaku mendesak pemerintah daerah untuk segera mencari solusi.

Mengingat harga kebutuhan pokok yang tidak menentu, kondisi ini dinilai semakin menekan ekonomi para petani.

Sefnat Tagaku memberikan beberapa catatan bagi pemerintah daerah, yakni:

1. Diversifikasi distribusi: Pemda harus mencari solusi agar ketergantungan harga dan distribusi tidak hanya bertumpu pada pasar Surabaya.

Baca juga: 180 Agen BSI di Halmahera Selatan Buka Layanan Rekening Tabungan Haji