Purbaya Tolak 2 Proyek Didanai APBN Setelah Sebulan Jabat Menkeu, Termasuk Usulan Luhut Pandjaitan

TRIBUNTERNATE.COM - Baru sebulan menjabat menjadi bendahara negara, Purbaya Yudhi Sadewa langsung mencuri perhatian publik.

Ia yang dikenal ceplas-ceplos, tegas, dan percaya diri, membuat gaya kepemimpinannya jadi sorotan.

Purbaya Yudhi Sadewa dilantik menjadi Menteri Keuangan RI (Menkeu) dalam Kabinet Merah Putih (KMP) yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka pada Senin (8/9/2025).

Baca juga: Jakarta Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025, Indonesia Turunkan 8 Atlet

Ia menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang sudah menjabat sebagai Menkeu RI selama hampir 14 tahun, periode 2005-2010 dan 2016 hingga 2025.

Proyek pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditolak Purbaya

1. Whoosh

Pertama, Purbaya tegas menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dibebankan pada APBN.

Adapun penolakan ini merupakan respons terhadap opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

Menurut Purbaya, proyek Whoosh dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini sudah berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Danantara sendiri, kata Purbaya, sudah punya manajemen dan deviden sendiri.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya deviden sendiri," ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Purbaya juga mengungkap, Danantara sudah dapat mengantongi sebesar Rp80 triliun dari deviden dalam satu tahun.

Sehingga, kata dia, seharusnya utang Whoosh bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama goverment," tegasnya.

Penolakan Purbaya mendapat respon dari pemerintah. Menurut Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg), Prasetyo Hadi, pemerintah tengah mencari skema terbaik untuk membayar utang proyek tersebut tanpa talangan dari APBN.

"Beberapa waktu yang lalu sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," ungkap Prasetyo Hadi, seusai rapat di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

Utang proyek Whoosh dinilai bagai bom waktu, membawa beban yang membuat PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan konsorsium BUMN yang terlibat kewalahan menanggung kerugian.

Proyek yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun.

Untuk menutup pembengkakan biaya tersebut, proyek ini memperoleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai 230,99 juta dollar AS dan 1,54 miliar renminbi, dengan total setara Rp6,98 triliun.

Whoosh, yang notabene merupakan program yang dibangga-banggakan oleh Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), juga memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).

Utang proyek itu yang ditanggung melalui konsorsium KCIC mencapai Rp116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dollar AS. 

Jumlah tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya dan menjadi beban berat bagi PT KAI dan KCIC, yang masih mencatatkan kerugian pada semester I-2025.

2. Family Office

Proyek kedua yang ditolak pembiayaannya adalah family office, sebuah proyek yang akan dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan di Bali.

Family office adalah firma penasihat pengelolaan kekayaan swasta untuk individu atau keluarga ultra-kaya (ultra high net worth individuals/UHNWI), yang bertujuan menarik investasi asing ke sektor riil Indonesia.

Adapun family office digagas oleh Luhut Binsar Pandjaitan saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Kabinet Indonesia Maju (KIM) era Presiden RI ke-7Joko Widodo (Jokowi).

Luhut Binsar Pandjaitan saat ini menjabat sebagai Ketua DEN.

Luhut pernah menyebut, pemerintah tengah mempercepat pembentukan family office agar dapat rampung pada akhir tahun 2025 ini, tetapi tetap masih menunggu keputusan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam tanggapannya, Purbaya mengaku tidak keberatan dengan pembentukan family office, tetapi ia juga menegaskan, tidak akan menganggarkan pembiayaan proyek tersebut dari APBN.

Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku, tidak ada rencana mengalokasikan APBN untuk proyek family office.

"Biar saja. Kalau DEN bisa bangun [family office, red] sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana," ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025), dilansir tribunnews.com

Purbaya mengaku, APBN difokuskan pada program yang berdampak langsung terhadap perekonomian negara.

Ia menambahkan, jika DEN ingin membangun family office, maka lembaga tersebut harus mencari sumber pendanaan lain.

"Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pas pelaksananya, tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor," kata Purbaya.

Purbaya menyebut dirinya tidak ingin terlibat dalam rencana pembentukan family office, sebab belum memahami konsep proyek itu.

Baca juga: 12 Ramalan Shio Besok Rabu 15 Oktober 2025 Lengkap soal Cinta, Karier, Nomor Hoki

"Enggak. Saya enggak terlibat. Kalau mau, saya doain lah."

"Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya," tandasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Sebulan Jabat Menkeu RI, Purbaya Tolak Dua Proyek Didanai APBN, Terbaru Family Office Usulan Luhut".