Ditugaskan Cegah Keracunan MBG, Wamenkes Benjamin: SPPG Baru Tak Boleh Beroperasi Tanpa Izin Dinkes

Ringkasan Berita:

• Prabowo beri tugas ke Wamenkes untuk mencegah terulangnya kasus keracunan akibat dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
• Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG menjadi prioritas.
• 326 Satuan SPPG yang telah memiliki SLHS.

TRIBUNTERNATE.COM - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Octavianus diberi tugas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu tugas Prabowo kepadanya adalah mencegah terulangnya kasus keracunan akibat dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya ditugaskan oleh Pak Menteri dan Pak Presiden untuk memantau, tugas kita tuh supaya bisa mencegah, bisa supaya kasus-kasus ini makin hari makin turun," ujar Benjamin dalam agenda Temu Media di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).

Baca juga: Kunci Jawaban Bahas Indonesia Kelas 9 Halaman 114: Kegiatan 5 Bab 4 dari Hobi Menjadi Pundi-Pundi

Kini, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG menjadi prioritas.

326 Satuan SPPG yang telah memiliki SLHS. Juru Masak Dapur Mitra MBG Harus Bersertifikat.

"Itu yang saya tiap hari ingatkan Prof Dadan, kalau ada SPPG yang belum daftar, cepat daftar. Nah rata-rata mereka, tiap provinsi ada datanya lengkap," ujar Benjamin.

SPPG yang baru dibuka tidak dapat beroperasi sebelum dinyatakan layak oleh Dinas Kesehatan. 

"Ini ada peraturan baru lagi, jadi bahwa SPPG yang baru dibuka, kalau belum dinyatakan layak oleh Dinas Kesehatan, maka dia tidak boleh melakukan operasi," ujar Benjamin.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, insiden keracunan MBG tidak dapat diterima, meski jumlah kasus yang ada masih di bawah 1 persen dibandingkan paket makanan yang disalurkan.

Hal ini disampaikan Prabowo saat berdialog dengan Pimpinan Utama Forbes Media Group Steve Forbes dalam sesi puncak acara Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam.

"Saya akui, memang ada kendala. Ada insiden keracunan, tetapi saat kita melihat perbandingannya dengan keseluruhan jumlah makanan yang disalurkan, angkanya cukup rendah sekitar 0,0007 persen. Tetapi, itu bukan berarti, maksudnya, satu insiden keracunan pun tidak dapat diterima," kata Prabowo.

Baca juga: Setahun Prabowo-Gibran: Tiga Kali Reshuffle Kabinet dan Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah

Di hadapan 400 lebih CEO perusahaan global dan para inovator, ia menegaskan tekad pemerintah mencegah insiden keracunan kembali berulang. Prabowo menyebutkan, pemerintah memperketat penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program MBG untuk mencegah insiden keracunan dan berbagai persoalan lainnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah selalu berupaya menekan kasus keracunan hingga tidak ada lagi insiden (zero incident) dalam pelaksanaan program MBG.

"Kami perketat pengawasan, SOP. Kami juga membeli peralatan-peralatan baru, filter untuk air, perangkat uji (test kit) untuk tiap makanan yang diproduksi, peralatan-peralatan modern untuk sterilisasi air, dan sterilisasi ompreng yang digunakan," kata Prabowo. (*)