Program MBG Libur Lebaran, BGN Klaim Hemat Rp 5 Triliun

Ringkasan Berita:

1. BGN menghentikan sementara program MBG selama Idul Fitri 2026 dan mengklaim mampu menghemat anggaran hingga Rp 5 triliun.
2. Penyaluran untuk siswa dihentikan sejak 13 Maret, sementara kelompok rentan hingga 17 Maret, dan akan kembali berjalan pada 31 Maret 2026.
3. Selain efisiensi, BGN meningkatkan pengawasan anggaran dan menutup sementara 62 satuan pelayanan yang tidak memenuhi standar.

TRIBUNTERNATE.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama periode Idul Fitri 2026 sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Kebijakan ini disebut mampu menghemat anggaran hingga sekitar Rp 5 triliun.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa penghentian sementara program dilakukan selama masa libur Lebaran.

Baca juga: Peringatan Dini Cuaca Maluku Utara 18–20 Maret 2026: Hujan Lebat Landa Halmahera dan Kepulauan Sula

Penyaluran MBG untuk siswa sekolah telah dihentikan sejak 13 Maret 2026, sementara untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berakhir pada 17 Maret 2026.

Program tersebut dijadwalkan kembali berjalan pada 31 Maret 2026 setelah perayaan Idul Fitri selesai.

Menurut Dadan, langkah ini tidak hanya bertujuan menghemat anggaran, tetapi juga sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kondisi ekonomi global yang berdampak pada fiskal nasional.

BGN saat ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 268 triliun dengan dana cadangan mencapai Rp 67 triliun.

Namun demikian, BGN berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran utama sebelum memanfaatkan dana cadangan. Upaya efisiensi dilakukan dengan menekan pengeluaran yang tidak perlu serta memastikan program berjalan lebih efektif.

Selain efisiensi, BGN juga memperkuat sistem pengawasan anggaran, mengingat sekitar 93 persen dana disalurkan langsung ke satuan pelayanan di daerah. Pengawasan dilakukan secara berlapis, mulai dari internal BGN, audit oleh BPKP, hingga melibatkan Kejaksaan Agung.

Sebagai bagian dari transparansi, BGN juga membuka kanal pengaduan masyarakat melalui layanan “Sahabat Gizi 127” yang beroperasi selama 24 jam.

Baca juga: Sambut Idulfitri, Ini Niat dan Tata Cara Mandi Sunnah Sebelum Salat Id

Di sisi lain, BGN mengungkapkan adanya 62 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang ditutup sementara karena tidak memenuhi standar, baik dari segi kualitas maupun penyajian menu.

Meski demikian, jumlah tersebut dinilai relatif kecil dibandingkan total lebih dari 25.000 SPPG yang saat ini beroperasi di seluruh Indonesia.

BGN berharap langkah efisiensi dan penguatan pengawasan ini dapat memastikan penggunaan anggaran berjalan optimal, transparan, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. (*)