Ormat Menang Lelang Geothermal di Halmahera Barat, Celios: Status Perusahaan Israel

Ringkasan Berita:

1. Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menegaskan Ormat Technologies tetap merupakan perusahaan asal Israel meski terdaftar di bursa Amerika Serikat.
2. Penetapan PT Ormat Geothermal Indonesia sebagai pemenang lelang proyek panas bumi di Halmahera Barat mendapat penolakan dari masyarakat adat Wayoli.
3. CELIOS mendorong pemerintah mengevaluasi hingga membatalkan proyek Ormat serta membuka ruang tekanan investor global karena dinilai memiliki risiko reputasi dan geopolitik.

TRIBUNTERNATE.COM – Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, membongkar status perusahaan energi panas bumi Ormat Technologies yang terlibat dalam sejumlah proyek geotermal di Indonesia, termasuk di Maluku Utara.

Dalam diskusi bertajuk “Ketika Solidaritas Diuji: Board of Peace, Investasi Global, dan Konsistensi Sikap Indonesia terhadap Palestina” yang digelar secara daring, Minggu (29/3/2026) malam, Bhima menegaskan bahwa Ormat tetap merupakan perusahaan asal Israel, meskipun telah tercatat di bursa saham Amerika Serikat.

“Ormat ini perusahaan dari Israel yang seolah-olah dipelintir bukan dari Israel. Padahal berdiri di Yavne dan tercatat di Bursa Efek Tel Aviv,” ujarnya yang dilansir di Tribunnews.com

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Halaman 10 11, Activity 6

Menurut Bhima, pencatatan saham di New York Stock Exchange sejak 2004 tidak mengubah identitas perusahaan tersebut.

“Kalau Telkom Indonesia tercatat di New York, apakah dia bukan lagi milik Indonesia? Tentu tidak. Jadi Ormat tetap perusahaan Israel,” tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM telah menetapkan PT Ormat Geothermal Indonesia sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 8.K/EK.04/MEM.E/2026 tanggal 8 Januari 2026, serta diumumkan melalui surat Nomor 5.Pm/EK.04/DJE.P/2026 tertanggal 12 Januari 2026.

Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa PT Ormat Geothermal Indonesia menjadi pemenang lelang untuk pengembangan panas bumi di wilayah Telaga Ranu.

Namun demikian, Bhima turut mengkritik narasi yang menyebut energi panas bumi sebagai energi terbarukan dan bersih.

Menurutnya, secara substansi geotermal tetap masuk dalam kategori energi ekstraktif karena melibatkan aktivitas penambangan.

“Geotermal ini dipersepsikan sebagai energi terbarukan, padahal rezimnya adalah rezim pertambangan. Dia menambang untuk mendapatkan panas,” ujarnya.

Ia bahkan menilai arah pengembangan teknologi tersebut keliru jika tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial secara menyeluruh.

CELIOS juga menemukan adanya paradoks antara gerakan boikot produk Israel dengan realitas perdagangan Indonesia.

Bhima menyebut, meskipun kampanye BDS semakin menguat, ekspor Israel ke Indonesia justru mengalami peningkatan.

“Data kami menunjukkan pada 2024 ekspor Israel ke Indonesia naik sekitar 10,4 persen,” ungkapnya.

Lebih jauh, Bhima mengungkapkan bahwa penolakan terhadap proyek Ormat juga terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Halmahera Barat.

Pada Oktober 2025, masyarakat adat di Wayoli secara resmi menyatakan penolakan terhadap proyek tersebut karena proses konsultasi dinilai tidak inklusif.

“Penolakan muncul karena konsultasi tidak dilakukan secara inklusif,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa setiap investasi seharusnya memenuhi prinsip Free Prior and Informed Consent (FPIC), yakni persetujuan masyarakat yang diberikan secara bebas, didahului, dan berdasarkan informasi yang memadai.

“Setiap investasi harus punya persetujuan dari masyarakat, tapi ini tidak terpenuhi,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, CELIOS mendorong langkah advokasi, termasuk melalui tekanan kepada investor global dengan mekanisme shareholder activism.

Bhima juga mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas terhadap proyek tersebut.

“Karena Ormat tercatat di New York Stock Exchange, investor bisa mengajukan resolusi karena ada risiko reputasi dan geopolitik,” jelasnya.

“Yang paling dekat di Indonesia adalah segera membatalkan investasi PT Ormat,” tegasnya.

Ia menambahkan, proyek Ormat tersebar di berbagai wilayah di Indonesia seperti Sumatra Utara, Jawa Timur, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Maluku hingga Jawa Barat, dengan sejumlah proyek masih berada pada tahap eksplorasi.

Menurutnya, kondisi ini menjadi momentum untuk memperkuat gerakan penolakan.

“Selama masih tahap eksplorasi, ini momentum untuk kampanye besar-besaran menolak geotermal PT Ormat,” ujarnya.

Baca juga: Suasana Hangat Halal Bihalal ASN Pemprov Malut, Sarbin Sehe Ajak Tingkatkan Etos Kerja

Bhima juga menilai bahwa kekuatan gerakan akan semakin besar jika isu solidaritas Palestina, lingkungan, dan kebijakan ekonomi disatukan.

“Kalau ini disatukan, gerakannya akan menjadi besar,” pungkasnya.

Sebagai informasi, gerakan BDS (Boikot, Divestasi, dan Sanksi) merupakan kampanye global non-kekerasan yang dimulai pada 2005 oleh aktivis Palestina untuk menekan Israel melalui boikot produk, penarikan investasi, serta sanksi internasional. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul CELIOS Bongkar Status Ormat Technologies di Balik Investasi Geotermal RI: Perusahaan Asal Israel