Kadri Laetje Gerak Cepat, DKP Malut Siapkan 16 Agenda Pembenahan Sektor Perikanan

Ringkasan Berita:

• Plt Kadis DKP Maluku Utara, Kadri Laetje, menyiapkan 16 agenda prioritas dalam 100 hari kerja untuk membenahi sektor kelautan dan perikanan.
• Program difokuskan pada peningkatan PAD, pemberdayaan nelayan, optimalisasi aset perikanan, serta penataan data dan sarana produksi yang masih mangkrak.
• DKP juga akan mempercepat akses KUR nelayan, memperbaiki tata niaga perikanan, serta mendorong penguatan tata kelola yang transparan dan berkelanjutan.

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara, Kadri Laetje, gerak cepat usai dipercaya memimpin jabatan tersebut. 

Dalam 100 hari kerja pertamanya, Kadri menyiapkan 16 agenda prioritas yang difokuskan pada pembenahan tata kelola perikanan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penguatan ekonomi nelayan, hingga optimalisasi aset perikanan yang selama ini belum berfungsi maksimal.

Menurut Kadri, program tersebut merupakan langkah awal untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Baca juga: Kadikbud Malut Imbau Lulusan SMP Manfaatkan SPMB 2026 dengan Baik

Beberapa agenda strategis yang akan segera dijalankan antara lain percepatan proses tender melalui e-purchasing untuk pembangunan tiga unit cold storage di Ternate, Halmahera Utara, dan Halmahera Selatan.

Selain itu, sebanyak 47 unit cold storage yang mangkrak akan dikonsultasikan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mencari skema terbaik, termasuk kemungkinan dikelola pihak ketiga yang kredibel agar dapat kembali beroperasi, mendorong perekonomian daerah, sekaligus menghasilkan PAD.

Pada sektor pemberdayaan nelayan, DKP Maluku Utara juga akan mempercepat akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan melalui penataan administrasi, seperti Nomor Induk Nelayan, KTP, Kartu Keluarga, dan kartu nelayan agar proses pengajuan kredit menjadi lebih mudah.

Kadri juga menargetkan penataan dan validasi data nelayan tangkap, nelayan budidaya, serta pelaku usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan tingkat kesejahteraan, Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI), dan kategori desil masyarakat.

Untuk memperkuat kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan daerah, DKP akan melakukan identifikasi terhadap capaian produksi perikanan dalam dua tahun terakhir, baik dari sektor perikanan tangkap, budidaya maupun pengolahan hasil perikanan di seluruh unit pelaksana teknis (UPT).

Tak hanya itu, seluruh sarana produksi perikanan akan didata kembali untuk mengetahui kondisi fasilitas yang masih aktif maupun yang sudah tidak berfungsi.

“Potensi sumber daya perikanan Maluku Utara sangat besar. Karena itu perlu dikelola secara maksimal agar mampu meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Kadri, Jumat (5/6/2026) di Ternate.

Dalam bidang sumber daya manusia, DKP akan membangkitkan kembali kompetensi teknis 184 aparatur sipil negara (ASN) yang tersebar di kantor induk maupun UPT kabupaten/kota, mencakup bidang perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil perikanan, hingga tata ruang laut.

DKP juga akan melakukan identifikasi dan perbaikan berbagai fasilitas penunjang industri perikanan seperti mesin pembekuan ikan (air blast freezing), cold storage, chilling room, contact plate freezing, mesin pembuat es, dan sarana lainnya.

Di sektor tata niaga, Kadri menegaskan pentingnya penelusuran rantai distribusi hasil perikanan mulai dari daerah penangkapan (fishing ground), pelabuhan perikanan, penanganan pascapanen, hingga pemasaran agar nilai ekonomi produk perikanan semakin meningkat.

DKP juga akan mendorong penerapan standar keamanan pangan berbasis Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) pada setiap unit pengolahan ikan, mulai dari proses pemuatan, pengemasan, hingga distribusi produk.

Agenda lainnya meliputi inspeksi tata letak rumpon laut dangkal dan laut dalam, pengelolaan distribusi BBM nelayan, pengawasan praktik illegal fishing, serta penataan administrasi dan pakta integritas bagi seluruh pelaku pengadaan barang dan jasa di lingkungan DKP.