Karhutla Tak Kunjung Selesai, Jokowi Dikirimi Surat Terbuka Berisi 10 Desakan dari Koalisi LSM

8. Segera mengesahkan UU tentang Masyarakat Adat yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat, termasuk melindungi kearifan dan praktik-praktik pengelolaan SDA yang dimiliki oleh masyarakat adat.

9. Segera melakukan pemulihan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat terdampak karhutla.

10. Membangun kerja sama antar daerah/wilayah untuk penanganan karhutla dan lahan gambut.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendarat di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau pada Senin (16/9/2019) petang.

Tiba di Riau, Jokowi langsung mengadakan rapat terbatas untuk membahas masalah mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Melansir dari TribunPekanbaru, turut hadir menemani Jokowi beberapa menteri di antaranya Menkopolhukam Wiranto, Mendiknas Muhajir Efendi, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri PUPR Basuki Hadimunjono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.

Kapolri, Panglima TNI, Kepala BNPB, BMKG hingga pejabat daerah setempat juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Jokowi menyoroti kinerja stakeholder setempat yang dianggap lamban dan tak melakukan pencegahan karhutla.

Jokowi menyoroti kinerja sistem di pemerintahan daerah mulai dari Kepolisian, TNI hingga stakeholder lainnya belum optimal.

"Kita tahu gubenur punya perangkat sampai ke bawah, mulai bupati, walikota sampai camat dan kepala desa. Kemudian Pangdam juga begitu, punya perangkat Danrem, Dandim, Koramil, Babinsa,"

"Kapolda juga punya perangkat, mulai dari Kapolres, kapolsek sampai babinkantibmas, semuanya ada, belum lagi yang di BNPB, kehutanan, kita punya semua, tapi perangkat-perangkat ini tidak diaktifkan secara baik," ucap Jokowi.

(TribunTernate.com/Sri Handayani, Kompas.com)