Polemik Lem Aibon & Pulpen: Wali Kota Jakbar Duga Ada Kesalahan Ketik, Direvisi Jadi Rp 22,7 Miliar

TRIBUNTERNATE.COM - Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta menjadi sorotan publik.

Hal itu berawal dari unggahan anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, William Aditya Sarana yang mempertanyakan anggaran lem merek Aibon untuk murid sekolah di APBD DKI Jakarta sebesar Rp 82,8 miliar.

Dalam cuitannya di akun Twitter @willsarana, Selasa (29/10/2019), William menyertakan foto laman apbd.jakarta.go.id yang menunjukkan anggaran Belanja Alat Tulis Kantor.

Dalam tabel itu terdapat Lem Aibon seharga Rp 184 ribu.

Berdasarkan data itu, Lem Aibun dibeli sejumlah 37.500 dan dikali 12 bulan dalam satu tahun.

Total angka yang diperoleh untuk Lem Aibon sebesar Rp 82, 8 miliar.

• Viral Anggaran Pulpen Capai Rp 124 Miliar, Begini Tanggapan Sudin Pendidikan Jakarta Timur

"Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan.

Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya.

Buat apa?

https://apbd.jakarta.go.id/main/pub/2020/1/4/rka/221/list?cd=dW5pdD0xMDEwMTMwMSZpZGdpYXQ9NTY1NTcz

Kalau banyak yang RT besok pagi saya akan buka-bukaan soal anggaran DKI," tulisnya.

Tak hanya itu, PSI juga menemukan anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Hal serupa juga diungkapkan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya.

Ia terlihat memposting potret anggaran belanja pulpen di dokumen APBD 2020 yang mencapai angka Rp 123, 8 miliar, dengan rincian harga Rp 105.000 untuk masing-masing buah. 

Terlihat Yunarto membagikan sebuah potret tangkap layar anggaran yang ia ambil dari laman apbd.jakarta.go.id.

"Pencegahan memang gak semenarik penindakan atau OTT untuk ditonton ya," tulis Yunarto.

• Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar Viral, PSI Pertanyakan, Data di Situs APBD Jakarta Hilang

Tanggapan Wali Kota Jakbar

Dilansir TribunTernate.com dari Kompas.com, Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi menduga ada kesalahan tulis dalam pengajuan anggaran untuk pembelian lem Aibon sebesar Rp82,8 miliar.

"Pendidikan kan bukan ada di wali kota, itu langsung dari dinasnya. Soal Aibon barangkali ada salah tulis itu, masa sampai Rp 82,8 miliar," ucap Rustam di Kantor Kejaksaan Jakarta Barat, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (30/10/2019).

Rustam yakin, program pengadaan lem Aibon tersebut merupakan salah ketik dari petugas.

Ia menyerahkan persoalan ini kepada Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta.

"Tapi yang jelas ditanya ke kepala dinas pendidikan mereka kan bukan di bawah saya, bukan tanggung jawab saya. Bisa jadi salah ketik, enggak mungkinlah. Masa 2 bulan sekali 1 orang dikasih Aibon buat apaan?" ucap Rustam.

• Ditarget Selesai 2021, Jokowi Harap Bendungan Kering Sukamahi & Ciawi Bisa Cegah Banjir Jakarta

Disdik DKI Pastikan Tak Ada Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar

Berbeda dengan Rustam Effendi, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengatakan jika anggaran Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon tidak ada dalam program belanja alat tulis kantor 2020.

"Terkait dengan anggaran Aibon, saya sudah coba sisir, insya Allah tidak ada anggaran Aibon sebesar Rp 82,8 miliar tersebut," ujar Syaefuloh di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019), dilansir dari Kompas.com.

Syaefuloh menuturkan, anggaran Rp 82,8 miliar merupakan anggaran sementara yang dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting DKI Jakarta.

Anggaran itu adalah anggaran alat tulis kantor seluruh sekolah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.

Direvisi Jadi Rp 22,7 Miliar

Anggaran tersebut kemudian disisir kembali oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Anggaran tersebut kemudian direvisi menjadi Rp 22,7 miliar untuk alat tulis kantor di seluruh sekolah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.

"Belanja alat tulis kantor yang di situ ada komponen Aibon disampaikan Rp 82 miliar, sebenarnya alat tulis kantor seluruh sekolah itu hanya Rp 22 miliar," kata Syaefuloh.

(TribunTernate.com/Rohmana Kurniandari, Kompas.com/Bonfilio Mahendra Wahanaputra Ladjar/Nursita Sari)