Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Soal Gaji Miliaran Bos BUMN, Erick Thohir Sebut Itu Wajar: Kalau Memang Haknya, Enggak Apa-apa

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan tanggapannya ketika ditanya soal gaji Miliaran rupiah petinggi BUMN.

Tribunnews/Herudin
Pengusaha Erick Thohir saat diwawancara secara khusus oleh Tribunnews, di Jakarta, Senin (30/9/2019). Wawancara tersebut seputar aktivitas Erick Thohir saat ini dan juga isu dirinya yang dicalonkan menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua. 

"Nah ini yang akan kita bikin aturan-aturan yang jelas supaya kalau memang itu haknya, enggak apa-apa," ungkap Erick Thohir.

"Tetapi kalau itu bukan haknya, dibuat-buat, itu yang akan kita tabrak, kita akan bongkar," tambahnya.

Soal gaji, Erick Thohir menjelaskan setiap petinggi BUMN memiliki tingkat bayaran yang berbeda tergantung skala perusahaan tersebut.

"Itu haknya, tetapi yang penting nanti ada klasifikasi perusahaannya," katanya.

"Tidak mungkin misalnya perusahaan sebesar Bank Mandiri harus sama dengan kemarin yang menjadi isu besar ketika Ibu Sri Mulyani atau saya ditanya PT PAN."

"Yang bahkan tidak diingat, klasifikasi ini yang penting," tandasnya.

Video dapat dilihat menit 8.40

Peringatan Said Didu untuk Erick Thohir di BUMN

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu memperingatkan godaan besar yang akan menyerang Erick Thohir sebagai Menteri BUMN Indonesia.

Said Didu menjelaskan Erick Thohir harus selalu mampu bersikap objektif dalam menilai seluruh anggota BUMN berdasarkan kinerjanya.

Dilansir TribunWow.com dari video unggahan kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (4/12/2019), mulanya Said Didu bercerita soal pengalamannya menjabat di Kementerian BUMN.

Said Didu jelaskan tugas Ahok di Pertamina tidak akan mengurus persoalan Migas, Ia menjelaskan 4 tugas utama yang hanya bisa dilakukan oleh Ahok
Said Didu beri Erick Thohir nasihat agar tidak terjerumus di BUMN (YouTube Najwa Shihab)

Ia mengatakan dirinya pernah penasaran bagaimana direksi dan komisaris BUMN diangkat.

Dengan banyaknya calon nama yang masuk dan belum adanya fit and proper test, Said Didu akhirnya mengetahui fakta dibalik pemilihan komisaris dan direksi BUMN kala itu.

Said Didu mengatakan saat itu, untuk bisa menjabat sebagai direksi dan komisaris, ada harga yang harus dibayarkan sesuai dengan badan usahanya.

"Saya masuk kementerian BUMN itu, di meja saya 972 CV untuk dicalonkan menjadi direksi dan komisaris BUMN, di pikiran saya muncul ini seperti apa sebenarnya pemilihan direksi," kata Said Didu.

"Karena pada saat itu belum ada fit and proper test, akhirnya saya mendengar sudah ada BUMN itu tarifnya sekian."

Halaman
123
Sumber: TribunWow.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved