Ada Nama Chairul Tanjung, Komut & Direksi Garuda, Pemilik Saham di Maskapai Garuda Indonesia

Nilai denda yang ditagihkan ke Garuda Indonesia berkisar antara Rp 25-100 juta. "Iya (diberikan) ke institusi. Denda antara Rp 25 juta sampai Rp100 juta sesuai PM 78 Tahun 2017," ucapnya.

Kemenhub meminta agar maskapai berpelat merah itu membayar denda dalam kurun waktu paling lambat tujuh hari.

Polana juga menanggapi pemberhentian empat direksi PT Garuda Indonesia (Tbk). Polana mengatakan, saat ini pihaknya baru mendapat laporan soal penonaktifan Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara yang telah digantikan oleh Plt Dirut Fuad Rizal.

Terkait pemberhentian empat direktur selain Ari Askhara, Polana meminta agar direktur yang berhubungan dengan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan segera mendapatkan penggantinya.

"Kalau BOD (board of directors) lain secara formal belum terima pemberitahuan.

Namun apabila ada pemberhentian Direktur Teknik, harus segera ada Plt. Karena key person itu punya tanggung jawab soal keselamatan. Kalau ada pemberhentian key person, harus segera ditunjuk Plt-nya," tambahnya.

Polana mengatakan saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian BUMN terkait operasional penerbangan maskapai berpelat merah itu.

Kemenhub memastikan keselamatan Garuda Indonesia hingga saat ini masih terjamin.

"Key person selalu jadi perhatian kami, yang tanghung jawab dalam keselamatan, operasi dan teknis.

Kami jamin Garuda masih sesuai ketentuan regulasi penerbangan tetap dijamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang," tandasnya.

Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saling berkoordinasi membahas penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di lambung pesawat Garuda Indonesia ini.

"Kami tadi ngomong ke Bu Sri Mulyani (Menkeu), memang ada beberapa hal yang kami bicarakan dengan Bea Cukai dan Kemenkeu," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani diketahui kemarin menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019.

Namun Syarif belum memastikan apakah ada indikasi korupsi dalam penyelundupan tersebut. "Kami belum bisa pastikan tetapi kami ada pembicaraan," ujar Syarif.

Upaya Hukum