Breaking News:

Ini 4 Kejutan Mendikbud terkait Dana BOS, Nadiem Makarim Sebut 50 Persennya untuk Guru Honorer

Mendikbud Nadiem melakukan beberapa perubahan terkait mekanisme penyaluran, penggunaan dan pengawasan dana BOS.

Tribunnews/Jeprima
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim memberikan kata sambutan usai serah terima jabatan (sertijab) di Gedung Kemendikbud, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019). Nadiem Makarim resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi (Mendikbud Dikti) pada Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Tribunnews/Jeprima 

Penetapan surat keputusan (SK) sekolah penerima dana BOS dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kemudian disusul dengan verifikasi oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Menkeu menambahkan sebanyak 136.579 sekolah akan mendapat penyaluran tahap BOS tahap 1 langsung dengan total besaran Rp 9,8 triliun. Dana ini dikirimkan langsung ke rekening sekolah yang berhak tanpa melalui RKUD Provinsi.

Jika dana BOS cepat diterima sekolah, diharpkan kegiatan belajar mengajar akan berjalan lebih lancar dan gaji guru honorer tidak akan telat dibayarkan sehingga diharapkan kebijakan pendidikan Indonesia akan lebih cepat dirasakan masyarakat Indonesia.

2. Peruntukan 50 persen kesejahteraan guru honorer

Pembayaran honor guru honorer dengan menggunakan dana BOS dapat dilakukan dengan persyaratan yaitu guru yang bersangkutan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.

“Ini merupakan langkah pertama untuk memperbaiki kesejahteraan guru-guru honorer yang telah berdedikasi selama ini,” ujar Nadiem.

Fleksibilitas penggunaan dana BOS ini, menurut Nadiem menjadi salah satun langkah awal meningkatan kesejahteraan guru honorer.

"Penggunaan BOS sekarang lebih fleksibel untuk kebutuhan sekolah. Melalui kolaborasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri, kebijakan ini ditujukan sebagai langkah pertama untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer dan juga untuk tenaga kependidikan," jelas Nadiem Makarim.

Mendikbud Nadiem menambahkan, "Porsinya hingga 50 persen." 

Ini Alasan Pemerintah dan DPR Sepakat Akan Hapus Tenaga Honorer

Dukung Nadiem Makarim Hapus UN, Komisioner KPAI Retno Listyarti: Menguntungkan Kelompok Orang Kaya

3. Kenaikan dana BOS untuk SD, SMP, SMA dan SMK

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved