Sujiwo Tejo:Negara Tak Lockdown Tapi Daerah Mulai Local Lockdown Maka Kewibawaan Pusat Dipertanyakan

Dengan cara ini, diharapkan bisa memutuskan rangkaian penularan infeksi baik di dalam maupun di luar wilayah.

Menurut Siti, lockdown secara lokal itu disarankan dilakukan selama minimal 14 hari.

Dengan adanya local lockdown, kata dia, negara akan lebih mudah untuk menghitung kebutuhan sumber daya penanganan di RS (SDM, APD, fasilitas RS).

Alasan lain mengapa diperlukan local lockdown, kampanye pemerintah soal physical distancing belum konsisten diterapkan di masyarakat.

"Masih terjadi kepadatan di beberapa transportasi publik, sebagian tempat wisata tetap dikunjungi, sebagian perkantoran, tempat makan, taman terbuka, dan pusat perbelanjaan tetap beraktivitas," tuturnya.

Pihaknya memprediksi, situasi ini dapat menjadi lebih buruk terlebih dengan adanya arus mudik pada bulan Ramadhan.

"Melandaikan kurva dan memperlambat proses penularan Covid-19 merupakan hal yang paling krusial karena sistem kesehatan kita saat ini belum mampu menerima beban kasus infeksi Covid-19 yang masif, " tegas Siti.

Dia mengungkapkan, pelaksanaan lockdown yang dilakukan China terbukti efektif menurunkan angka penularan Covid-19.

"Pelaksanaan lockdown dan aturan pembatasan aktivitas sosial yang ketat di Provinsi Hubei, Cina telah terbukti efektif menurunkan kasus sebesar 37 persen lebih rendah dibandingkan kota lain yang tidak menerapkan sistem ini," tuturnya.

Sebelum pemberlakuan lockdown, para peneliti memperkirakan virus corona akan menginfeksi 40 persen populasi China atau sekitar 50 juta penduduk, atau 1 pasien terinfeksi akan menularkan virus ke 2 orang atau lebih.

Namun pada minggu pertama lockdown, angka ini turun menjadi 1,05. Hingga pada tanggal 16 Maret 2020, WHO mencatat 81.000 kasus di Cina.

Perhatikan pekerja harian

Meski menyarankan opsi lockdown secara lokal, Siti juga minta pemerintah memperhatikan nasib pekerja yang mendapatkan upah dengan kerja harian.

Sebab, saat adanya lockdwon lokal, kegiatan perekonomian diprediksi akan lumpuh.

"Negara perlu menjamin hajat hidup mereka selama minimal dua pekan. Pengembalian sebagian uang pajak dari rakyat untuk rakyat dengan adanya kejadian pandemi seperti ini merupakan tindakan yang wajar," tambahnya.