Berburu Wajib Pajak Nakal, Mulai 1 Juli Kantor Pajak Bakal Periksa SPT Tahunan 2019

Ditjen Pajak bakal memeriksa hasil laporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun Pajak 2019.

KONTAN/CAROLUS AGUS WALUYO
Ilustrasi Kantor Dirjen Pajak 

TRIBUNTERNATE.COM - Pegawai kantor pajak pada Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan siap memburu wajib pajak nakal.

Pegawai pajak akan memeriksa ketertiban pembayaran pajak oleh wajib pajak melalui laporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun Pajak 2019.

Rencananya hal ini akan mulai dilakukan per 1 Juli 2020.

Agenda pemeriksaan tersebut sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau PER-Dirjen Pajak Nomor 06/PJ/2020 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 Sehubungan dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Resmi Mulai 1 Juli, Sri Mulyani Bakal Pajaki Amazon hingga Netflix

Hari Ini Terakhir Pengisian SPT Tahunan di DJP Online, Berikut Cara Lapor Pajak Lewat E-Filing

Adapun upaya pemeriksaan ini berjalan pararel setelah tenggat waktu penyampaian formulir SPT Tahunan PPh Pembetulan pada 30 Juni 2020.

Nah, ketika seluruh SPT Tahunan penghasilan wajib pajak terkumpul dan dibetulkan, otoritas segera menggeledah kebenaran SPT Tahunan yang disampaikan.

“Atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sejak 1 Juli 2020,” sebagaimana Pasal 8 Ayat 2 PER-06/PJ/2020.

Nah, jika otoritas pajak menemukan bukti bahwa kelengkapan dokumen wajib pajak tidak sesuai maka sanksi administrasi berlaku yang mengacu pada Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2b) Undang-Undang KUP dalam hal terdapat kekurangan pembayaran PPh terutang dalam formulir SPT Tahunan PPh Pembetulan,” tulis Pasal 8 Ayat 4 butir B PER-06/PJ/2020.

Mulai April hingga September, Jokowi Bebaskan Pajak UMKM Beromzet Kurang dari Rp 48 Miliar Per Tahun

Mau Bayar Pajak Kendaraan? Tenang Tak Perlu ke Samsat, Ini Cara Bayar Pajak Kendaraan Secara Online

Sebagai catatan terakhir DJP, realisasi SPT Tahunan PPh sampai dengan akhir April 2020 sebanyak 10,5 juta.

Halaman
12
Editor: Sri Handayani1
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved