Ada 45.949 NIP Honorer Siap Terbit, BKN Ungkap 5.344 K2 yang Lulus PPPK Tak Dapat NIP Karena Hal Ini
BKN sudah siap menerbitkan Nomor Induk Pegawai ( NIP) bagi 45.949 tenaga honorer yang lulus seleksi PPPK.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Para pengawai honorer kini tengah mendapatkan angin segar dari Badan Kepegawaian Negara ( BKN).
Sebab BKN menyatakan saat ini tengah menunggu terbitnya Peraturan Presiden ( Perpres) terbaru mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak ( PPPK).
Dilansir dari Antara, Selasa (7/7/2020), Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, mengungkapkan terbitnya Perpres tersebut perlu dilakukan guna menyelesaikan masalah gaji bagi para PPPK.
Menurut dia, sebetulnya BKN sudah siap menerbitkan Nomor Induk Pegawai ( NIP) bagi 45.949 tenaga honorer yang lulus seleksi PPPK yang diselenggarakan pada tahun 2019 lalu tersebut.
• Menpan RB Tjahjo Kumolo Sebut Uang Pensiunan PNS Bakal Naik: Mari Berdoa Agar Ekonomi Membaik
• Menpan RB Tjahjo Kumolo Sebut Tak Ada Penerimaan CPNS 2020 dan 2021, Ini Alasannya
"Kami sebenarnya sudah sejak lama bersiap diri untuk sesegera mungkin menetapkan NIP-nya.
Tapi seperti tadi disampaikan, apakah kami boleh menetapkan NIP sebelum Perpres (PPPK) itu mengatur soal pembayaran gaji," jelas Bima.
"Maka kami tidak boleh mendahului Perpres.
Sebetulnya kami sudah siap untuk Perpres itu," kata dia lagi.
Hal itu disampaikan Bima dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020) kemarin.
Perpres PPPK tersebut lambat dikeluarkan, karena menurut informasi yang didengar Bima, Perpres PPPK sempat diulang.
"Ada masukan bahwa katanya Perpres (PPPK) itu akan menubruk beberapa PP sebelumnya.
Kemudian diminta untuk menginisiasi ulang. Jadi diulang lagi," ujar Bima.
Menurut Bima, Perpres yang baru ditetapkan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) adalah Perpres mengenai jabatan PPPK.
Sedangkan Perpres mengenai gaji, sekarang ini statusnya sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
"Kami menunggu proses itu agar segera dapat ditetapkan, jika itu sudah ditetapkan, kami akan menetapkan NIP pegawainya sesuai dengan usulan dari instansinya," tutur Bima.
