Ahok Bongkar Aib Pertamina, Andre Rosiade Minta Jokowi & Erick Thohir Copot BTP: Timbulkan Kegaduhan

Selain soal Pertamina, Ahok juga menyinggung perusahaan BUMN, yakni Perum Percetakan Uang RI (Peruri).

Ahok mengaku kecewa terhadap Peruri.

Pasalnya, perusahaan yang bergerak di bidang percetakan uang ini meminta uang sebesar Rp 500 miliar kepada Pertamina untuk proses paperless.

"Sekarang saya lagi paksakan tanda tangan digital. Tapi Peruri gendeng juga. Masa minta Rp 500 miliar untuk proses peperless di kantor Pertamina. Itu BUMN juga," kata Ahok yang dikutip Tribunnews dari channel YouTube POIN, Selasa (15/9/2020).

Menurut mantan Gubenur DKI Jakarta ini, apa yang dilakukan oleh Peruri kepada Pertamina tidak masuk akal.

Ahok bahkan menyindir Peruri akan 'tidur nyenyak' tanpa bekerja selama 10 tahun setelah mendapatkan uang Rp 500 miliar tersebut.

"Itu sama aja sudah dapat Pertamina tidak mau kerja lagi, tidur 10 tahun. Jadi ular sanca. Ular piton," jelas Ahok.

Menanggapi pernyataan Ahok, Wasekjen DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade meminta Presiden Jokowi dan Erick Thohir untuk mencopot Ahok.

• Pertamina Berencana Menghapus Premium dan Pertalite, Pemerintah Disarankan Subsidi Pertamax

• BUMN PT Asabri (Persero) Buka Lowongan Kerja 14 Posisi untuk Lulusan D3/S1 Semua Jurusan, Berminat?

Andre Rosiade menilai pernyataan Ahok terkait bobroknya perusahaan BUMN dapat menimbulkan kegaduhan.

Padahal, menurutnya, kinerja Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) biasa-biasa saja.

Hal itu diungkapkan Andre Rosiade melalui akun Twitter miliknya, @andre_rosiade, Selasa (15/9/2020).

"Pak Presiden @jokowi yg sy hormati, setelah melihat kinerja & perilaku saudara @basuki_btp sbg Komut @pertamina.

Sy usulkan ke pak @jokowi & pak Menteri @erickthohi utk mencopot saudara BTP dr jabatannya krn menimbulkan kegaduhan dan Kinerja yg bersangkutan juga biasa2 saja," tulis Andre Roside.

Ahok Usul Bubarkan Kementerian BUMN

Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan saja.