7 Tokoh dan Lembaga Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ini Deretan Alasannya

TRIBUNTERNATE.COM - Pengusulan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional ditolak oleh sejumlah pihak.

Gelar ini merupakan bentuk penghargaan negara tertinggi atas jasa, pengabdian, dan karya luar biasa yang berdampak besar bagi kemerdekaan atau pembangunan bangsa.

Mekanisme pemberian gelar Pahlawan Nasional melalui pengusulan, verifikasi atau penilaian.

Baca juga: 12 Ramalan Keuangan Shio Besok Jumat 31 Oktober 2025: Kelinci Hoki Bisnis, Anjing Paling Untung

Baca juga: Antar Energi Sampai ke Pulau Obi, Pertamina Mudahkan Nelayan di Halmahera Selatan Melaut

Dilansir Tribunnews, berikut 7 pihak yang menolak usulan Soeharto jadi Pahlawan Nasional :

1. Ribka Tjiptaning

Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning menjadi narasumber dalam diskusi publik Memperingati 26 Tahun Peristiwa 27 Juli yang digelar di kantor DPP PDIP, di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta, Kamis (21/7/2022). (Chaerul Umam) 

Ribka menolak keras usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 Soeharto.

"Kalau pribadi oh saya menolak keras. Iya kan?" kata Ribka di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

Ribka mempertanyakan alasan Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun itu untuk diberi gelar Pahlawan Nasional. 

"Apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan hanya bisa memancing, eh apa membunuh jutaan rakyat Indonesia," ujarnya.

Ia menilai, mantan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) itu tak pantas diberi gelar Pahlawan Nasional.

Sebab, selama ia berkuasa menjadi presiden, banyak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi.

"Sudah lah, pelanggar HAM, membunuh jutaan rakyat. Belum ada pelurusan sejarah, sudah lah enggak ada pantasnya dijadikan pahlawan nasional," ucap Ribka.

2. Esti Wijayati

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menilai, langkah pemberian gelar terhadap Soeharto berpotensi menimbulkan kontradiksi historis dan logis dalam perjalanan bangsa.

"Tentu ada beberapa hal yang perlu diverifikasi terlebih dahulu, bagaimana nanti nasib para reformis ketika kemudian beliau diberi gelar pahlawan nasional."