Epidemiolog Minta Pemerintah RI Belajar dari 10 Bulan Pandemi Covid-19: Tingkatkan 3T dan 5M

Wacana tersebut muncul atas ketersediaan tempat tidur isolasi pasien Covid-19 di rumah sakit di Jakarta hampir penuh.

Pandu menilai, seharusnya bukan hanya Pemprov DKI Jakarta yang menarik rem darurat.

Tetapi, semua daerah yang ikut kewalahan menghadapi lonjakan pasien Covid-19 di rumah sakit.

"Jadi rem darurat jangan Jakarta saja. Semua yang punya masalah seperti Jakarta, tarik saja rem darurat," kata dia.

Menurut Pandu, kebijakan rem darurat yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta tidak akan berguna jika pemerintah daerah (pemda) lain tidak melakukan hal yang sama.

Sebab, hampir di seluruh daerah di Indonesia, rumah sakit rujukan Covid-19 penuh.

"Jakarta ajak semua gubernur menarik (rem darurat) bareng-bareng. Secepatnya tarik rem darurat."

"Tidak usah menunggu tahun baru. Minimal satu Pulau Jawa, kalau bisa se-Indonesia," ujar Pandu.

Baca juga: Varian Baru Covid-19: WNA Dilarang Masuk Indonesia kecuali Kunjungan Resmi Pejabat Setingkat Menteri

Baca juga: Varian Baru Virus Corona: Pemerintah Tutup Pintu dari WNA, Diklaim Belum Ditemukan di Indonesia

Baca juga: Aa Gym Positif Covid-19, Kondisi Batuk dan Tidak Ada Sesak, Minta Doa Supaya Lekas Sembuh

Pandu berpendapat, lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta dan Indonesia terjadi karena beberapa hal.

Seperti pemerintah tetap menggelar Pilkada dan cuti bersama yang menyebabkan libur panjang.

"Jadi, pemerintah yang menggali lubang kubur sendiri, bukan masyarakat."

"Yang bikin Pilkada, pemerintah. Yang bikin cuti bersama siapa? Pemerintah," tutur Pandu.

Pandu juga memprediksi, kasus Covid-19 di Ibu Kota akan meningkat lagi pasca-libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Adapun data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta per 25 Desember 2020, ada 6.984 tempat tidur isolasi yang tersedia di Jakarta.

Sekitar 84 persen di antaranya sudah terisi.