Selidiki Kasus Suap Bansos Covid-19, KPK Periksa Staf PT Tigapilar Agro Utama

Pada Jumat (8/1/2021) hari ini, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) staf PT Tigapilar Agro Utama (TAU), Buyung Airlangga.

Editor: Rizki A
Tribunnews/Irwan Rismawan
Menteri Sosial Juliari P Batubara mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). KPK resmi menahan Juliari P Batubara atas dugaan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNTERNATE.COM - Penyidikan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 yang menyeret mantan Menteri Sosial RI Juliari Peter Batubara masih terus berlangsung.

Pada Jumat (8/1/2021) hari ini, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) staf PT Tigapilar Agro Utama (TAU), Buyung Airlangga.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka AIM (Ardian Iskandar Maddanatja)," kata Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangannya, Jumat (8/1/2021).

PT. Tigapilar Agro Utama sendiri merupakan satu di antara sejumlah perusahaan yang ditunjuk Kemensos di era kepemimpinan Juliari Peter Batubara.

Sebelum Airlangga, KPK juga sudah memeriksa saksi lainnya yang berkaitan dengan PT. Tigapilar, yakni Imanuel Tarigan selaku staf dan Nuzulia Hamzah selaku broker.

Diketahui, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (5/12/2020) lalu, tim penyidik KPK menangkap enam orang.

Satu di antaranya yakni Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama, Wan Guntar.

Namun usai menjalani pemeriksaan pada hari itu, Wan Guntar dilepaskan.

Baca juga: Kronologi Rizieq Shihab Hampir Pingsan, Dokter Datang Terlambat hingga Bisa Saja Berakibat Fatal

Baca juga: PKS Kritik Aksi Blusukan Risma: Menteri Skalanya Nasional, Daerah Serahkan ke Dinas Sosial

Baca juga: Datang Lebih Pagi, Gisella Anastasia Masuk ke Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Sendirian

KPK menetapkan Juliari Peter Batubara bersama Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos serta dua pihak swasta bernama Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Van Sidabukke sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Juliari dan dua anak buahnya diduga menerima suap senilai sekitar Rp17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Kasus ini bermula dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode.

Juliari selaku Menteri Sosial menujuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan.

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). KPK resmi menahan Juliari P Batubara atas dugaan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Sosial Juliari P Batubara mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). KPK resmi menahan Juliari P Batubara atas dugaan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Diduga disepakati adanya "fee" dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus Joko Santoso.

Fee untuk setiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi Wahyono sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300 ribu per paket bansos.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved