Masih Pandemi Covid-19, Pengadaan Laptop Rp1,6 Miliar Anggota DPRD Sumatera Utara Jadi Sorotan
Di tengah masih mendesaknya re-focusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, anggota dewan menggelontorkan Rp1,6 miliar untuk pengadaan laptop.
lihat foto
Dia juga tidak menjelaskan siapa yang akan bertanggungjawab jika sewaktu-waktu laptop itu digelapkan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
Sementara itu, Kabag Umum Sekretariat DPRD Sumut, Muda Sakti beralasan bahwa pengadaan laptop ini untuk mendukung kinerja anggora DPRD Sumut.
"Ya betul, untuk menunjang kerja anggota dewan kita. Salah satunya sekarang ini aktivitas banyak menggunakan zoom meeting, jadi untuk menunjang itu juga. Namun untuk rincian harganya silakan tanya kasubbag," kata Muda.
Plt Kasubbag Perlengkapan dan Pendistribusian Sekretariat DPRD Sumut, Ali Syahrin Batubara menjelaskan bahwa pengadaan laptop yang diperuntukkan bagi 100 anggota dewan itu senilai Rp 16.363.000, perunit.
Ia pun menyebutkan bahwa proses pengadaan laptop dilakukan dengan sistem lelang.
"Sedangkan pagu anggarannya yakni Rp 1.636.360.000 yang tercantum dalam P-APBD Sumut tahun anggaran 2020, di mana dalam proses lelangnya dimenangkan oleh PT ECS Jakarta," ungkapnya.
Jangan Malas
Pengamat Anggaran, Elfenda Ananda mengatakan banyak sisi yang harus menjadi perhatian setiap anggota DPRD Sumut periode 2019-2024 soal pengadaan laptop tersebut.
Katanya, yang perlu diperhatikan adalah segi alasan, kualitas kinerja, disiplin maupun pertanggungjawaban.
"Menurut saya harus konsisten dari sisi alasan. Kan dalam rangka tingkatkan kinerja menjadi lebih baik, harus bisa diukur dari segi produktivitasnya, pengawasannya sebagai legislasi dan budegting. Apakah lebih baik atau tidak?," kata Elfenda.
Apalagi, kata dia, yang menjadi salah satu alasan pengadaan laptop itu adalah untuk kepentingan rapat zoom meeting di tengah pandemi Covid-19 yang mengharuskan penerapan protokol kesehatan.
"Salah satu alasanya kan supaya bisa digunakan zoom dalam rangka tekan pandemi. Tapi di satu sisi ada yang tidak konsisten, misalnya tingginya perjalanan dinas, bisa dibilang ini tidak konsisten di situ. Artinya kalau zoom dimaksimalkan, maka fungsi itu seharusnya berjalan," ujarnya.
Ditambahkan Elfenda, dari sisi disiplin. Berdasarkan catatannya, DPRD Sumut sepanjang tahun 2020 ada 33 kali menggelar rapat paripurna.
Akan tetapi, ia menyayangkan tingkat kehadiran para wakil rakyat yang justru tidak maksimal, termasuk kehadiran lima orang pimpinan dewan, jarang terlihat lengkap dalam rapat paripurna.
Tentunya kondisi itu akan selalu menjadi sorotan bagi masyarakat.
