Masih Pandemi Covid-19, Pengadaan Laptop Rp1,6 Miliar Anggota DPRD Sumatera Utara Jadi Sorotan

TRIBUNTERNATE.COM - Pengadaan laptop oleh anggota DPRD Sumatera Utara menjadi sorotan publik.

Sebab, di tengah masih mendesaknya re-focusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, anggota dewan menggelontorkan justru Rp1,6 miliar untuk pengadaan laptop.

Alasan pengadaan laptop adalah untuk mendukung kinerja selama pandemi, lantaran harus bekerja menggunakan aplikasi Zoom.

"Itu program lama. Sudah dianggarkan sejak kami dilantik lalu. Tapi di-pending, dan diusulkan lagi di P-APBD tahun lalu," kata Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, Senin (11/1/2021).

Baca juga: Divonis 1.075 Tahun, Ini Deretan Kasus Harun Yahya: Klaim Punya 1.000 Pacar hingga Penipuan

Baca juga: Daftar Kekayaan 5 Calon Kapolri Pengganti Idham Azis, Harta Komjen Listyo Sigit Capai Rp8,31 Miliar

Baca juga: Pencarian Sriwijaya Air SJ182: Pesawat Diduga Jatuh ke Laut dengan Kecepatan Tinggi

Dia beralasan, laptop yang diberikan kepada seluruh anggota DPRD Sumut itu hanya dipinjampakaikan hingga masa periodesasi tugas mereka sebagai wakil rakyat selesai.

"Itu bukan menjadi hak milik. Tapi kami jaga dan rawat. Habis periodesasi harus dikembalikan itu. Bukan menjadi hak milik," katanya.

Disinggung soal pengadaannya di tengah masa pandemi Covid-19, di mana masih banyak rakyat yang kesusahan dan butuh bantuan, serta Pemprov Sumut yang melakukan re-focusing anggaran sebesar Rp 1,5 triliun untuk penanganan virus corona di wilyahanya, Baskami justru menyebutkan bahwa pengadaan laptop tetap menjadi prioritas.

Sebab, dia merasa pengadaan laptop ini lebih penting untuk kinerjanya dan anggota DPRD Sumut.

"Pengadaan ini kita usulkan untuk bantu kinerja. Karena sekarang kan lagi Covid-19. Jadi sebagian kita rapat pakai zoom. Jadi salah satunya membantu kinerja seperti rapat-rapat di dewan," sebutnya.

Meski berdalih pengadaan laptop ini untuk mendukung kinerja anggota dewan, banyak pihak yang meragukan alasan itu.

Sebab, sebagaimana pengalaman sebelumnya, ada 100 unit laptop di DPRD Sumut yang raib entah ke mana.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015, terdapat aset peralatan dan mesin senilai Rp 1.738.885.000 yang dikuasai pihak lain, yaitu 100 unit laptop pada Sekretaris Dewan.

Menurut laporan BPK, seluruh aset tersebut dikuasai oleh anggota DPRD Sumut periode 2009-2014.

Hingga saat ini, ratusan laptop itupun tak jelas juntrungannya ada di mana. Malah, sekarang ada lagi pengadaan laptop dengan dalih menunjang kinerja.

Baca juga: 15 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia Hari Ini

Baca juga: Mantan Ketua KNKT Sebut Jika Black Box Sriwijaya Air Terendam Lumpur, Sinyal Pinger Sulit Ditemukan

Berkenaan dengan masalah ini, Baskami sendiri tidak memberikan penjelasan, siapa yang bisa menjamin bahwa anggota dewan itu akan mengembalikan aset negara.

Dia juga tidak menjelaskan siapa yang akan bertanggungjawab jika sewaktu-waktu laptop itu digelapkan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, Kabag Umum Sekretariat DPRD Sumut, Muda Sakti beralasan bahwa pengadaan laptop ini untuk mendukung kinerja anggora DPRD Sumut.

"Ya betul, untuk menunjang kerja anggota dewan kita. Salah satunya sekarang ini aktivitas banyak menggunakan zoom meeting, jadi untuk menunjang itu juga. Namun untuk rincian harganya silakan tanya kasubbag," kata Muda.

Plt Kasubbag Perlengkapan dan Pendistribusian Sekretariat DPRD Sumut, Ali Syahrin Batubara menjelaskan bahwa pengadaan laptop yang diperuntukkan bagi 100 anggota dewan itu senilai Rp 16.363.000, perunit.

Ia pun menyebutkan bahwa proses pengadaan laptop dilakukan dengan sistem lelang.

"Sedangkan pagu anggarannya yakni Rp 1.636.360.000 yang tercantum dalam P-APBD Sumut tahun anggaran 2020, di mana dalam proses lelangnya dimenangkan oleh PT ECS Jakarta," ungkapnya.

Jangan Malas

Pengamat Anggaran, Elfenda Ananda mengatakan banyak sisi yang harus menjadi perhatian setiap anggota DPRD Sumut periode 2019-2024 soal pengadaan laptop tersebut.

Katanya, yang perlu diperhatikan adalah segi alasan, kualitas kinerja, disiplin maupun pertanggungjawaban.

"Menurut saya harus konsisten dari sisi alasan. Kan dalam rangka tingkatkan kinerja menjadi lebih baik, harus bisa diukur dari segi produktivitasnya, pengawasannya sebagai legislasi dan budegting. Apakah lebih baik atau tidak?," kata Elfenda.

Apalagi, kata dia, yang menjadi salah satu alasan pengadaan laptop itu adalah untuk kepentingan rapat zoom meeting di tengah pandemi Covid-19 yang mengharuskan penerapan protokol kesehatan.

"Salah satu alasanya kan supaya bisa digunakan zoom dalam rangka tekan pandemi. Tapi di satu sisi ada yang tidak konsisten, misalnya tingginya perjalanan dinas, bisa dibilang ini tidak konsisten di situ. Artinya kalau zoom dimaksimalkan, maka fungsi itu seharusnya berjalan," ujarnya.

Ditambahkan Elfenda, dari sisi disiplin. Berdasarkan catatannya, DPRD Sumut sepanjang tahun 2020 ada 33 kali menggelar rapat paripurna.

Akan tetapi, ia menyayangkan tingkat kehadiran para wakil rakyat yang justru tidak maksimal, termasuk kehadiran lima orang pimpinan dewan, jarang terlihat lengkap dalam rapat paripurna.

Tentunya kondisi itu akan selalu menjadi sorotan bagi masyarakat.

"Rapat-rapat kan sudah diagendakan. Paling tidak ada keseriusan dari anggota-anggota dewan itu. Misal bahas aktivitas, bahas perda dan macam-macam lainnya. Anggota yang hadir rendah dari 33 rapat itu. Kekompakkan dipimpinan pun harus diperlihatkan, bahkan ada pimpinan yang secara fisik hanya 2 kali jika dipersentasekan sebanyak 6 persen. Menurut saya disiplin ini sangat rendah," ucapnya.

Di samping itu, dari segi anggaran, menurut Elfenda, masih banyak anggaran prioritas, terlebih saat ini tengah terjadi pandemi Covid-19.

"Di saat masa pandemi pemerintah kurangi belanja infrastruktur, tapi ini anggota dewan justru melakukan pengadaan yang bukan urgent," tegasnya.

Sehingga, kata dia, setelah laptop diterima, maka 100 anggota dewan Sumatera Utara harus bisa menunjukkan kualitas dan disiplin kinerja sebagai wakil rakyat.

Jangan pula malas dalam bekerja.

Laptop itu harus bisa dipertanggungjawabkan, termasuk soal wujud laptop yang akan dikembalikan ke Sekretariat dewan di akhir periodesasi. (ind)

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul Anggota DPRD Sumut Lebih Mementingkan Laptop saat Pandemi, Sementara Masih Banyak Rakyat Kesusahan