Soroti Kudeta Militer di Myanmar, DK PBB Serukan Aung San Suu Kyi Dibebaskan

TRIBUNTERNATE.COM - Kudeta militer yang tengah terjadi di Myanmar menjadi sorotan internasional.

Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut turun tangan.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyerukan pembebasan pemimpin sah Myanmar Aung San Suu Kyi dan tokoh sipil lainnya yang ditahan oleh militer.

Selain itu, DK PBB juga menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat di Myanmar, demikian dilansir Reuters, Jumat (5/2/2021).

Dalam pernyataan bersama, Kamis (4/2/2021) waktu setempat, DK PBB "menekankan perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, kebebasan fundamental, dan aturan hukum."

"[Serta] mendorong dilakukannya dialog dan rekonsiliasi sesuai dengan kepentingan rakyat Myanmar," kata pernyataan itu.

Pernyataan DK PBB tidak menyebutkan soal kudeta, untuk mendapatkan dukungan dari China dan Rusia, yang selama ini melindungi Myanmar dari setiap tindakan dewan yang signifikan.

Pada Rabu (3/2/2021) lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berjanji akan memobilisasi tekanan internasional yang cukup terhadap militer Myanmar "untuk memastikan bahwa kudeta ini gagal."

• Kudeta Militer di Myanmar, Kementerian Luar Negeri RI Minta WNI Tetap Waspada

• Kudeta Militer di Myanmar: Amerika Serikat Beri Kecaman, Australia Minta Aung San Suu Kyi Dibebaskan

• Pemimpin Aung San Suu Kyi Ditangkap, Militer Myanmar Ambil Alih Negara Selama Setahun

Juru bicara misi PBB di China mengatakan Beijing berharap pesan-pesan utama dalam pernyataan Dewan Keamanan "dapat diindahkan oleh semua pihak dan mengarah pada hasil yang positif bagi Myanmar."

"Sebagai tetangga Myanmar yang bersahabat, China berharap semua pihak di Myanmar mengutamakan aspirasi dan kepentingan rakyat, menangani perbedaan dengan benar melalui dialog yang sesuai dengan konstitusi dan hukum serta menjaga stabilitas politik dan sosial," kata juru bicara itu.

"Komunitas internasional harus menciptakan lingkungan eksternal yang sehat bagi Myanmar untuk menyelesaikan perbedaan dengan benar."

Pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi telah ditahan sejak Senin, ketika dia digulingkan oleh militer atas dalih melakukan kecurangan Pemilu November lalu.

Dia juga menghadapi tuduhan mengimpor enam radio walkie-talkie secara ilegal, berdasarkan dokumen polisi.

Sekitar 147 orang telah ditahan sejak kudeta militer berlangsung, termasuk aktivis, anggota parlemen dan pejabat dari pemerintahan Suu Kyi, demikian Asosiasi Bantuan Myanmar untuk Tahanan Politik (AAPP) melaporkan pada Kamis (4/2/2021).

Lagi, Militer Myanmar Tahan Tokoh Sipil